Wagub Aceh Turun Tangan, Bireuen Sepakat Tolak Huntara dan Pilih Huntap

Perbesar

Acehantara.com | Bireuen  — Polemik terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen dinyatakan selesai. Hal ini diputuskan setelah Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun langsung memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik (kepala desa) dari gampong terdampak bencana di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).

Dalam rapat tersebut disepakati tiga poin utama: tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) tidak berhak lagi menerima huntara, dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) akan menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Bireuen.

Wagub Fadhlullah menegaskan kehadirannya bertujuan meluruskan polemik yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, khususnya pada masa transisi pemulihan pascabencana.

“Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” ujar Fadhlullah.

Ia menjelaskan bahwa rumah warga yang rusak ringan, sedang, hingga hilang telah masuk dalam skema Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) dan sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Skema bantuan ini juga telah disosialisasikan hingga tingkat desa.

Terkait DTH, Wagub menyampaikan bahwa sebanyak 2.646 kepala keluarga (KK) telah ditransfer dananya melalui Bank Aceh Syariah dan BSI. Dari jumlah tersebut, 1.596 KK telah terkonfirmasi menerima bantuan. Sisanya masih dalam proses kliring antarbank atau mengalami kendala administrasi seperti kekeliruan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kini sedang diselesaikan BNPB dan BPBD Bireuen.

“Yang sudah menerima DTH tidak lagi berhak menerima huntara. Karena itu kami hadir di sini untuk menjelaskan dan berdialog agar tidak ada masalah ke depan,” tegasnya.

Keuchik: Warga Lebih Pilih Huntap

Dalam rapat, para keuchik menyampaikan bahwa mayoritas warga terdampak menolak huntara dan memilih langsung huntap.

Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, menyebut banyak rumah warganya hanyut, namun mereka tetap menolak huntara. “Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur dengan masyarakat lain,” katanya.

Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menambahkan bahwa warga menolak karena huntara direncanakan dibangun terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Sementara itu, Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, menyatakan warganya menginginkan huntap meski belum ada kepastian waktu pembangunan.

Dari Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keuchik Habibullah melaporkan bahwa 58 KK telah menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan, sementara 12 KK lainnya belum menerima bantuan. Ia berharap pencairan dipercepat karena warganya sudah dua bulan kehilangan mata pencaharian.

BNPB: Huntap Segera Dibangun, 100 Unit Tahap Awal

Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, menyatakan hasil verifikasi lapangan menunjukkan sebagian besar korban bencana memang memilih DTH dan menolak huntara, serta menginginkan pembangunan huntap langsung.

Ia memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika huntap belum siap. Selain itu, tersedia bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta rusak sedang, dan Rp 60 juta rusak berat.

Yan menambahkan bahwa dari 3.266 usulan huntap yang diajukan Pemkab Bireuen, masih ditemukan ketidaksesuaian data sehingga perlu divalidasi ulang. “Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah SK Bupati terbit,” ujarnya.

Bantuan Sosial dan Santunan

Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menjelaskan bahwa ahli waris korban meninggal dan korban luka berat akan menerima santunan masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Selain itu, Kementerian Sosial menyediakan bantuan perabot senilai Rp 3 juta, bantuan lauk pauk sebesar Rp 450.000 per orang per bulan (selama tiga bulan) bagi warga yang memilih tinggal di huntara, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga. Semua bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima.

Bupati: Jangan Lagi Dipolemikkan

Bupati Bireuen, Mukhlis, menegaskan bahwa pilihan warga sudah jelas. “Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung,” katanya.

Anggota DPRA, Rusyidi Mukhtar Ceulangiek, juga meminta para keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya kepada masyarakat agar tidak memicu kesalahpahaman.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si.; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si.; Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, S.E., M.M.; serta sejumlah kepala SKPA terkait.