Wagub Aceh Hadiri Peresmian Pesawat Simulasi Haji di Asrama Haji, Singgung Sejarah Seulawah hingga Harga Tiket

Perbesar

Acehantara.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri peresmian pesawat simulasi manasik dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Kelas I Aceh, Banda Aceh, Minggu (15/2/2026).

Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, dan turut disaksikan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama Citilink, anggota DPR RI, unsur Forkopimda, kepala SKPA, serta jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah RI serta Garuda Indonesia atas dukungan peningkatan fasilitas pelayanan haji di Aceh. Ia menilai kehadiran pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas layanan sekaligus mempersiapkan calon jamaah secara lebih matang sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Menurutnya, pesawat simulasi tersebut merupakan wahana manasik pertama di Indonesia yang menggunakan badan pesawat asli, sehingga memberikan gambaran nyata kepada jamaah mengenai suasana kabin, prosedur keselamatan, hingga tahapan selama penerbangan. “Pesawat ini memberikan pengalaman riil, sehingga jamaah tidak lagi canggung dan lebih siap secara teknis maupun mental saat keberangkatan,” ujar Fadhlullah.

Ia menambahkan, peningkatan fasilitas manasik berbasis simulasi diharapkan dapat menekan potensi kendala teknis selama proses embarkasi dan penerbangan. Dengan pendekatan yang lebih praktis dan edukatif, jamaah—terutama lanjut usia—diharapkan lebih memahami prosedur keselamatan, tata cara duduk, penggunaan sabuk pengaman, hingga mekanisme evakuasi darurat.

Selain pesawat simulasi, Gedung A2 Grand Misfalah disebut akan memperkuat kapasitas pemondokan dengan standar layanan yang lebih baik dan nyaman. Penambahan fasilitas ini dinilai penting mengingat jumlah jamaah haji asal Aceh setiap tahun relatif besar dan membutuhkan dukungan sarana yang representatif.

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga mengaitkan peresmian pesawat simulasi dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan kembali peristiwa Agresi Militer Belanda 1947–1948, ketika Aceh menjadi salah satu wilayah yang tidak berhasil diduduki.

Ia menyinggung kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada 16 Juni 1948 yang menyerukan penggalangan dana untuk membeli pesawat guna mendukung perjuangan Republik yang saat itu diblokade. Seruan tersebut disambut para saudagar yang tergabung dalam GASIDA bersama masyarakat Aceh hingga terkumpul dana 120.000 dolar Malaya dan emas seberat 20 kilogram.

Dana itu kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang menjadi cikal bakal Indonesian Airways, yang selanjutnya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Pesawat tersebut dikenal dengan nama Seulawah RI 001 dan menjadi simbol solidaritas rakyat Aceh terhadap kelangsungan republik. “Semua ini adalah bukti betapa rakyat Aceh mencintai republik ini,” kata Fadhlullah.

Selain menyoroti aspek historis, Wakil Gubernur juga menyampaikan keprihatinan terhadap tingginya harga tiket penerbangan rute Aceh–Jakarta. Ia menilai kondisi tersebut ironis karena biaya perjalanan dari Aceh ke Jakarta melalui Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan langsung.

Fadhlullah meminta maskapai mempertimbangkan penyesuaian harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia juga berharap Garuda Indonesia dapat kembali membuka rute Banda Aceh–Medan untuk memperlancar konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.

Lebih lanjut, ia mendorong dibukanya penerbangan reguler langsung bagi jamaah umrah rute Aceh–Arab Saudi. Menurutnya, jumlah jamaah umrah asal Aceh yang mencapai lebih dari 30 ribu orang per tahun menjadi potensi besar yang perlu difasilitasi dengan penerbangan langsung guna menekan biaya dan waktu tempuh.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Dirut Garuda, kami berharap ada penyesuaian sehingga harga tiket dan hal-hal lain yang selama ini memberatkan masyarakat dapat teratasi,” ujarnya.

Fadhlullah juga menegaskan bahwa Aceh merupakan daerah dengan kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, sehingga setiap kebijakan kementerian di tingkat pusat diharapkan tetap mengedepankan kekhususan tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan pelayanan di berbagai sektor di Aceh, termasuk pelayanan haji, umrah, dan transportasi udara. “Komitmen Presiden terkait haji dan umrah, khusus untuk Aceh, luar biasa,” katanya.