Tarmizi Age Ingatkan: Proyek APBA–APBN Harus Bebas Korupsi di Era Pemerintahan Mualem–Dek Fadh
Banda Aceh — Menyambut dimulainya pembagian berbagai proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ketua Influencer Aceh Mualem–Dek Fad, Tarmizi Age, mengingatkan agar tidak ada praktik korupsi di bawah kepemimpinan Pemerintahan Mualem–Dek Fad.
Pernyataan tersebut disampaikan Tarmizi pada Rabu (11/3/2026). Ia menegaskan bahwa proses pembagian hingga pelaksanaan proyek pembangunan harus berjalan secara transparan, terbuka, dan akuntabel.
Menurut Tarmizi, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat kebangkitan dan kemajuan Aceh. Terlebih, saat ini sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi dampak bencana banjir dan tanah longsor yang membutuhkan perhatian serius serta percepatan pembangunan.
“Korupsi hanya akan memperlambat pemulihan daerah. Karena itu, proses pembagian proyek harus dilakukan secara transparan, tanpa nepotisme, serta diawasi dengan baik agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Tarmizi.
Ia juga mengingatkan agar proyek-proyek pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau kroni. Jika hal tersebut terjadi, kata dia, maka berpotensi menimbulkan praktik nepotisme dan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Aceh.
Menurut Tarmizi, kondisi Aceh yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan bersih dan tepat sasaran. Dengan tata kelola yang baik, proyek-proyek pembangunan diyakini dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Intinya jangan korupsi. Itu menjadi kunci agar Aceh bisa bangkit, maju, dan pulih,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila praktik korupsi masih terjadi dalam pengelolaan proyek pembangunan, maka Aceh berisiko semakin tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, ia berharap pemerintah benar-benar menjaga amanah dan memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak kepada kepentingan rakyat.
