Rektor Perguruan Tinggi di Aceh Serukan Kolaborasi Internasional untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Acehantara.com | Banda Aceh – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang pada akhir November 2025, meninggalkan luka kemanusiaan dan kerugian ekonomi dalam skala besar. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur dasar, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian dan memaksa ratusan ribu warga kehilangan ruang hidupnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Desember 2025, tercatat sebanyak 481 orang meninggal dunia, 32 orang masih dinyatakan hilang, serta sekitar 375.483 jiwa harus mengungsi. Di sektor pertanian, lebih dari 90 ribu hektare sawah terendam banjir dengan estimasi kerugian mencapai Rp1,164 triliun.
.Besarnya dampak bencana tersebut menyadarkan banyak pihak bahwa proses pemulihan Aceh tidak dapat dilakukan secara parsial dan konvensional. Rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan lintas sektor, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Karena itu, Pemerintah Aceh secara resmi membuka ruang keterlibatan lembaga kemanusiaan internasional untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh, telah dibuka secara resmi. Keterlibatan organisasi kemanusiaan asing diharapkan mampu menghadirkan sumber daya, keahlian teknis, serta pengalaman global yang telah teruji dalam penanganan bencana berskala besar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas bantuan wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, seluruh program pemulihan harus mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh yang tengah disusun, agar sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Kebijakan ini mendapat dukungan kuat dari kalangan akademisi di Aceh. Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri di provinsi tersebut, yang dihubungi Dialeksis pada Selasa (23/12/2025), sepakat bahwa keterlibatan NGO internasional bukan sekadar opsi darurat, melainkan strategi penting untuk memastikan pemulihan Aceh berlangsung cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, menilai skala kerusakan pascabanjir menuntut pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan tata kelola risiko yang matang. Menurutnya, organisasi internasional seperti UNDP, Save the Children, UNESCO, FAO, WHO, Islamic Relief, Mercy Corps, hingga IOM memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan pascabencana di berbagai negara.
“Pengalaman mereka sangat relevan untuk Aceh, terutama dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana, pemulihan sosial-ekonomi masyarakat, serta penguatan sistem pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa fase rehabilitasi harus dijadikan momentum untuk mengoreksi arah pembangunan agar tidak kembali pada pola lama yang rentan terhadap bencana. Universitas Malikussaleh, lanjutnya, siap berkontribusi melalui penyediaan data spasial, riset hidrologi, dan kajian tata ruang berbasis risiko iklim sebagai rujukan kebijakan pemerintah.
Prof. Herman juga mengungkapkan bahwa bencana banjir bandang dan longsor tidak hanya terjadi di Aceh Utara dan Aceh Timur, tetapi juga meluluhlantakkan wilayah Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Infrastruktur vital seperti jaringan irigasi, jembatan, jalan, sekolah, puskesmas, kantor layanan publik, hingga permukiman warga mengalami kerusakan parah.
“Tanpa dukungan komunitas global, Aceh berisiko semakin tertinggal. Angka kemiskinan bisa meningkat signifikan jika proses pemulihan tidak ditopang oleh kolaborasi yang kuat,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Marwan. Ia menilai bencana banjir di Aceh merupakan sinyal kuat bahwa pendekatan sektoral sudah tidak lagi memadai. Rekonstruksi, menurutnya, harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan aspek fisik, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersamaan.
Ia menekankan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali jalan dan jembatan, tetapi juga harus mencakup pemulihan pendidikan, pelestarian warisan budaya, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Dalam konteks tersebut, peran mitra internasional dinilai sangat strategis. Universitas Syiah Kuala, kata Prof. Marwan, siap memimpin konsorsium riset mitigasi bencana dan perubahan iklim yang terhubung dengan jejaring internasional, agar kebijakan rehabilitasi tidak bersifat reaktif, melainkan berbasis bukti ilmiah dan proyeksi risiko jangka panjang.
“Kita mengajak semua pihak untuk terlibat membantu percepatan pemulihan pascabencana, baik swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, maupun perguruan tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan NGO asing harus diutamakan bagi organisasi yang memiliki basis di Indonesia, reputasi yang baik, dan mudah dijangkau oleh masyarakat Aceh. “Agar sinergi terjaga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dikelola secara terkoordinasi oleh badan di bawah pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Teuku Umar, Prof. Dr. Ishak Hasan, menekankan pentingnya memastikan proses rehabilitasi benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat terdampak. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan NGO asing harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas lokal, bukan menggantikannya.
Menurutnya, lembaga seperti Save the Children memiliki peran penting dalam perlindungan dan pemulihan psikososial anak-anak korban banjir, sementara UNDP dapat mendukung pembangunan fasilitas publik yang adaptif terhadap bencana. Namun, masyarakat lokal harus tetap diposisikan sebagai subjek pembangunan.
Ia bahkan mendorong agar Aceh dijadikan laboratorium nasional rehabilitasi berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna, dengan melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam pendampingan desa serta pemetaan risiko bencana secara sistematis.
Dimensi etika dan akuntabilitas juga menjadi perhatian Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman. Menurutnya, solidaritas global yang hadir ke Aceh harus dikelola secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan internasional harus terintegrasi dalam R3P Aceh dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan terbuka, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, nilai-nilai lokal, peran lembaga keagamaan, serta komunitas adat perlu diperkuat dalam proses rekonstruksi.
“Pengalaman Aceh dapat menjadi model nasional pengelolaan bantuan internasional yang efektif secara teknis, sekaligus berkelanjutan secara sosial dan moral,” ujarnya.
Pandangan para rektor tersebut menunjukkan satu benang merah yang kuat: rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh membutuhkan kepemimpinan kebijakan yang tegas, kolaborasi internasional yang terarah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pengambilan keputusan.
Bagi pemerintah pusat, suara akademisi ini menjadi pengingat bahwa bencana bukan semata krisis kemanusiaan, melainkan juga momentum untuk memperbaiki paradigma pembangunan nasional menuju ketahanan jangka panjang. Dengan sinergi antara Pemerintah Aceh, NGO internasional, dan institusi pendidikan, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya berlangsung lebih cepat, tetapi juga lebih adil, berkelanjutan, dan tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
