Musliadi: Empat Bulan Pascabanjir, Bupati Bireuen Dinilai Gagal Layani Rakyat
ACEHANTARA.COM | Banda Aceh – Ketua Jubir Darat Aceh, Musliadi, menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen belum maksimal dalam melayani masyarakat, khususnya korban banjir di Kecamatan Peusangan. Penilaian itu disampaikan menyusul aksi warga dari Desa Kapa, Alue Puta, dan Raya Tambo yang kembali mendatangi Kantor Bupati pada Senin (16/3/2026) untuk menuntut hak mereka sebagai korban banjir.
Musliadi mengatakan, hingga sekitar empat bulan setelah banjir melanda kawasan tersebut, sebagian warga masih harus memperjuangkan haknya agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal bahwa penanganan pascabencana belum berjalan optimal.
“Jika setelah empat bulan masyarakat masih harus datang ke kantor bupati untuk menyuarakan haknya, ini menunjukkan pelayanan kepada rakyat belum maksimal,” ujar Musliadi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia serta aspek sosial dan kemanusiaan.
“Sudah seharusnya bupati lebih fokus pada penguatan SDM serta persoalan sosial dan kemanusiaan. Selama ini yang terlihat lebih dominan adalah pembangunan fisik, sementara masyarakat yang terdampak bencana masih menunggu keadilan,” kata Musliadi.
Musliadi berharap Pemerintah Kabupaten Bireuen segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan korban banjir dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil dan transparan.
