Kadis Sosial Aceh Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPA 2027, Perkuat Sinergi Perencanaan Pembangunan
BANDA ACEH | Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM., menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).
Forum strategis ini dibuka oleh M. Nasir dan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan pembangunan Aceh ke depan, melalui penyelarasan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik memiliki peran vital sebagai ruang partisipatif untuk menghimpun masukan konstruktif, guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Pemerintah Aceh dalam RKPA Tahun 2027 mengusung tema Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan. Tema tersebut dijabarkan dalam berbagai prioritas pembangunan, antara lain penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
Sejumlah indikator makro pembangunan turut menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi Aceh hingga tahun 2025 tercatat sebesar 2,97 persen, dengan target meningkat menjadi 6,6 persen pada tahun 2029. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen, dan ditargetkan turun menjadi kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029.
Menanggapi hal tersebut, Budi Afrizal menegaskan komitmen Dinas Sosial Aceh dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan.
“Dinas Sosial Aceh siap mengambil peran aktif dalam upaya penurunan angka kemiskinan melalui penguatan jaring pengaman sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan inflasi yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya.
Sebagai daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana, Aceh juga diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berketahanan terhadap risiko bencana.
Melalui forum ini, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
