RKPA 2027 Dibahas, Aceh Dorong Pembangunan Tangguh Pascabencana
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, pelibatan para pemangku kepentingan dalam forum tersebut penting untuk menghimpun masukan konstruktif, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, serta penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
Menurut Nasir, RKPA 2027 memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah nasional. Karena itu, konsistensi dan keselarasan perencanaan dinilai menjadi kunci agar implementasi pembangunan berjalan efektif.
Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema ini dijabarkan ke dalam sejumlah prioritas, antara lain penguatan syariat Islam, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
Nasir juga memaparkan sejumlah indikator makro yang masih menjadi tantangan. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif tercatat 2,97 persen, antara lain dipengaruhi bencana alam yang terjadi pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pada 2029 ditetapkan mencapai 6,6 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan per September 2025 masih berada pada angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029 melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nasir juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan inflasi yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui koperasi dan program strategis lainnya, dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah rawan bencana, Aceh juga didorong untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” kata Nasir.
Ia mengajak seluruh peserta forum untuk berperan aktif memberikan masukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. []
