Daerah

HT Ibrahim Kunjungi Polres Pidie, Soroti Tambang Ilegal dan Implementasi KUHAP Baru

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, S.T., M.M melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Pidie dan disambut langsung Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K beserta jajaran, Jumat pagi (8/5/2026).

ACEHANTARA.COM | Pidie — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, S.T., M.M melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Pidie dan disambut langsung Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K beserta jajaran, Jumat pagi (8/5/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan daerah pemilihan (kundapil) dan reses awal tahun 2026.

Dalam pertemuan itu, HT Ibrahim yang akrab disapa Ampon Bram menyoroti persoalan maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan, edukasi, serta penerapan hukum yang berkeadilan sesuai semangat KUHAP Baru.

“KUHAP Baru harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan hingga ke tingkat Polsek bahkan desa-desa. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban ketidaktahuan hukum, sementara aktor utama di balik praktik ilegal justru luput dari penegakan hukum,” kata HT Ibrahim.

Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme aparat dalam menangani persoalan hukum di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan persuasif dan pembinaan wajib dikedepankan sebelum langkah penindakan dilakukan, agar kehadiran negara tetap dirasakan sebagai pelindung masyarakat.

“Penegakan hukum jangan gegabah dan tidak boleh melukai rasa keadilan masyarakat. Aparat harus menjaga marwah institusi dengan mengedepankan pembinaan serta pendekatan humanis. Jika persoalan masih bisa diselesaikan melalui pembinaan, maka itu harus menjadi prioritas sebelum tindakan hukum diambil,” ujar HT Ibrahim.

Selain membahas tambang ilegal, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi terkait penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Pidie.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version