Hadapi Dampak Bencana, Aceh Siapkan 9.618 Ton Daging untuk Meugang dan Kebutuhan Warga
Acehantara.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus melakukan langkah cepat dalam memastikan kebutuhan daging bagi masyarakat tetap terpenuhi, terutama menjelang tradisi Meugang 2026. Gubernur Aceh melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan kementerian terkait di Jakarta sepanjang pekan ini.
Pada Senin (19/01), Gubernur bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso, M.Si, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Aceh, T. Adi Darma, ST.
Pertemuan tersebut berfokus pada upaya menjamin ketersediaan daging untuk Aceh, mengingat pasokan lokal mengalami gangguan serius akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Bencana tersebut mempengaruhi rantai distribusi hingga tingkat peternak, sehingga pasokan daging lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode awal 2026.
Gubernur Aceh juga telah menginstruksikan Pemerintah Aceh (PEMA) untuk menindaklanjuti pembahasan kuota impor daging dengan kementerian terkait. Saat ini, PEMA telah melakukan beberapa pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses tersebut. Koordinasi intensif terus dibangun agar keputusan kuota impor dapat segera ditetapkan.
Untuk memenuhi kebutuhan daging menjelang Meugang, Pemerintah Aceh akan menerapkan mekanisme business to business (B to B) dengan BUMN maupun perusahaan pemegang kuota impor. Skema ini dinilai lebih efektif untuk memastikan ketersediaan daging dalam jumlah besar tanpa menunggu proses birokrasi panjang.
Pemenuhan pasokan Meugang menjadi fokus utama karena merupakan tradisi besar yang sangat dijunjung oleh masyarakat Aceh.
Berdasarkan proyeksi tahun 2026, kebutuhan daging Aceh mencapai 9.618 ton. Pada momen Meugang saja, konsumsi masyarakat Aceh rata-rata berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 ton lebih.
Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan harian masyarakat serta kebutuhan dunia usaha sepanjang tahun berjalan. Oleh karena itu, langkah percepatan kebijakan impor ini dianggap sangat penting agar tidak terjadi kelangkaan.
Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan harian masyarakat serta kebutuhan dunia usaha sepanjang tahun berjalan. Oleh karena itu, langkah percepatan kebijakan impor ini dianggap sangat penting agar tidak terjadi kelangkaan.
Pemerintah Aceh memastikan seluruh kebijakan pemulihan kondisi pasca bencana tetap berada dalam supervisi ketat Pemerintah Pusat. Gubernur Aceh dalam berbagai kesempatan mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bekerja sama demi memperkuat Aceh di tengah masa pemulihan.
Kita bangkit bersama. Pemerintah Aceh bekerja keras, masyarakat terus bertahan, dan dukungan pusat menjadi penguat,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
