Gubernur Aceh dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Blok Andaman
ACEHANTARA.COM | JAKARTA — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mencapai kesepakatan untuk membuka ruang revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kita sampaikan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh pada prinsipnya mendukung pengembangan Blok Andaman dan investasi yang dilakukan Mubadala Energy. Namun, sejumlah poin dalam PoD dinilai perlu disempurnakan agar manfaat proyek strategis tersebut lebih besar bagi Aceh.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam, 10 Juni 2026. Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh.
Dalam PoD yang telah disetujui Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tangkulo direncanakan diproses di fasilitas terapung FPSO (Floating Production Storage and Offloading) di lepas pantai sebelum dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan darat (ORF) di KEK Arun, Lhokseumawe.
Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan skema berbeda. Mualem menginginkan gas dan kondensat dialirkan langsung ke darat untuk diproses di fasilitas pengolahan darat (Onshore Processing Facility/OPF) di KEK Arun.
“Tujuannya agar nilai tambah industri migas tidak berhenti di laut, tetapi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Aceh,” ujar Nurlis.
Menurut dia, pengolahan di darat berpotensi menghidupkan kembali industri pupuk dan petrokimia, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta menciptakan efek berganda bagi sektor ekonomi lainnya.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang terisolasi di lepas pantai,” katanya.
Nurlis menambahkan, usulan tersebut bukan tanpa preseden. Dalam pertemuan itu, Akhyar mencontohkan proyek Blok Masela di Laut Arafura yang sebelumnya dirancang menggunakan skema pengolahan lepas pantai, namun kemudian dipindahkan ke darat. Kepala SKK Migas, kata dia, membenarkan perubahan skema tersebut.
Sebelum pertemuan berlangsung, SKK Migas disebut telah merencanakan konferensi pers terkait perkembangan Blok Andaman dan mengundang Gubernur Aceh sebagai narasumber. Namun Mualem memilih menunda keterlibatannya hingga seluruh proses pembahasan revisi PoD mencapai titik yang memberikan kepastian manfaat bagi Aceh.
“Pertimbangan utama beliau adalah kepentingan dan kenyamanan rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh dan SKK Migas sepakat pembahasan revisi PoD akan dilanjutkan sebelum dilakukan penyampaian resmi kepada publik. Menurut Nurlis, Gubernur Mualem akan mendukung penuh proyek Blok Andaman setelah memastikan skema pengembangannya memberi keuntungan yang seimbang bagi investor, pemerintah, dan masyarakat Aceh.
