Siapa Pengganti Ketua DPRA? Benarkah Dua Nama Sudah di Tangan Mualem.
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH – Dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memasuki babak baru. Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dikabarkan telah mengantongi dua nama kandidat Ketua DPRA sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan politik di parlemen daerah itu.
Dua nama yang mencuat berasal dari internal Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur yang akrab disapa Haji Maop (Aceh Timur) dan Saiful Bahri alias Pon Yahya (Aceh Utara). Keduanya dipertimbangkan untuk menggantikan Zulfadli, yang saat ini menjabat Ketua DPRA.
Sumber internal yang mengetahui proses tersebut menyebutkan, penjaringan dua nama itu merupakan hasil komunikasi intensif lintas wilayah dan tidak diambil secara mendadak. Konsultasi disebut berlangsung di sejumlah kota, termasuk Malaysia, Jakarta, dan Medan, serta melalui pembahasan bersama elite Partai Aceh dalam beberapa hari terakhir.
“Ini bagian dari upaya mencari stabilitas. Dua nama sudah mengerucut, tetapi keputusan akhir tetap pada Mualem,” ujar sumber tersebut, Kamis (9/4/2026).
Wacana pergantian ini menguat setelah munculnya gesekan terbuka dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025, 6 April lalu. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menyampaikan ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan Ketua DPRA.
Bahkan, dalam rapat itu muncul usulan agar Gubernur Aceh bertemu langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa kehadiran unsur pimpinan. Usulan tersebut disampaikan secara terbuka dan mendapat respons dari forum.
Situasi juga memanas ketika Ketua DPRA terlibat interaksi dengan Kapolda Aceh terkait pelaksanaan reses. Nada tinggi dalam komunikasi tersebut menjadi sorotan dan mempertegas adanya persoalan komunikasi di internal lembaga.
Menurut sumber yang sama, rangkaian peristiwa itu mencerminkan problem yang tidak semata bersifat personal, tetapi telah menyentuh efektivitas komunikasi politik dan koordinasi kelembagaan, termasuk relasi dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
“Pergantian kemungkinan besar terjadi. Tinggal menunggu momentum,” kata sumber tersebut.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait pergantian pimpinan DPRA. Namun, sinyal konsolidasi dinilai semakin kuat seiring kebutuhan menjaga stabilitas politik dan hubungan antar-lembaga di Aceh.
