Daerah

Sekda Aceh Paparkan Penanganan Bencana, 17 Kabupaten/Kota Masih dalam Tahap Pemulihan

Pj Sekda Aceh, Taufik, memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapsiagaan Pemerintah Aceh menghadapi cuaca ekstrem dan banjir, Kamis (19/11/2026).

ACEHANTARA.com | BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi serta kesiapsiagaan pemerintah menghadapi cuaca ekstrem dan banjir yang masih melanda sejumlah wilayah.

Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu turut menghadirkan Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA.

Taufik menyebutkan, berdasarkan data per 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam tahapan penanganan bencana. Lima daerah berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya memasuki masa transisi darurat.

Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Besar telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Aceh kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Hingga 18 November 2026 pukul 17.00 WIB, tercatat 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak, dengan 844 jiwa dari 265 kepala keluarga masih mengungsi.

Banjir melanda empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen. Sejumlah rumah warga masih terendam, meski sebagian wilayah Aceh Selatan mulai surut.

Menghadapi ancaman cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tingkat provinsi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Taufik menjelaskan, pemerintah memperkuat pemantauan kawasan rawan bencana, koordinasi peringatan dini bersama BMKG dan BPBA, serta pemetaan wilayah terdampak, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.

Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat untuk mempercepat evakuasi, penyelamatan warga, serta memastikan ketersediaan logistik, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah mengutamakan keselamatan warga melalui penyampaian informasi kebencanaan yang cepat dan akurat.

Sementara itu, Safrizal ZA memaparkan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi selama satu tahun penanganan bencana di Aceh. Pada sektor jalan nasional, seluruh 46 ruas jalan terdampak telah kembali berfungsi atau mencapai 100 persen.

Pemulihan jalan daerah mencapai 94,32 persen, dengan 1.545 dari 1.638 ruas telah kembali fungsional. Adapun seluruh 23 jembatan nasional juga telah pulih, sedangkan jembatan daerah mencapai 58,93 persen atau 386 dari 655 unit.

Pada sektor perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, penyaluran bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi sebesar 99,06 persen.

Adapun sektor kelautan dan perikanan turut mengalami dampak cukup besar. Bencana tercatat memengaruhi 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.

Untuk infrastruktur dasar, layanan kelistrikan telah pulih sepenuhnya. Seluruh 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, dan 3.815 menara BTS juga telah kembali beroperasi.

Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan percepatan. Pembangunan sumur bor baru mencapai 64,16 persen atau 920 dari target 1.434 unit, sedangkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mencapai 75 persen atau 54 dari 72 unit.

Normalisasi sungai dan muara juga masih berlangsung. Dari 31 sungai yang menjadi target, baru 10 yang selesai dinormalisasi. Sementara itu, normalisasi muara baru mencapai dua dari 23 lokasi.

Dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada 19 November 2026, pemerintah membahas penyempurnaan rencana induk, kesiapan lahan pembangunan hunian tetap, serta keberlanjutan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Realisasi anggaran bantuan Kementerian Sosial pada 2026 mencapai 99,2 persen atau Rp2,12 triliun dari total pagu Rp2,14 triliun. Warga yang belum menerima bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi tetap akan dilayani secara bertahap pada tahun berikutnya.

Pemerintah juga memastikan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan melalui posko wilayah. Langkah ini diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *