Sampaikan LKPJ 2025, Mualem Tekankan Pembangunan Berkelanjutan di Aceh
ACEHANTARA.COM BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4). Agenda rapat tersebut meliputi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam penyampaiannya, H. Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sepanjang 2025. Dokumen tersebut juga menjadi instrumen evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta partisipasi masyarakat. Ia menilai, pembangunan daerah harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi dan pengawasan bersama.
Dari sisi keuangan, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.
Pada indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Persentase penduduk miskin menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun terdapat potensi kenaikan akibat dampak bencana. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.
Selain itu, berbagai program strategis turut dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa. Di sektor ekonomi, realisasi investasi tercatat lebih dari Rp9 triliun, disertai peningkatan aktivitas ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan, seluruh program pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah serta prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPRA, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan.
