Revisi UUPA dan Risiko Mundurnya Demokrasi Lokal Aceh

Proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang terus bergulir melalui rapat-rapat panjang di Badan Legislasi (Banleg) merupakan momentum politik dan historis yang akan menentukan arah kekhususan Aceh ke depan. Karena itu, respons serta keterlibatan publik Aceh menjadi sangat penting agar setiap substansi perubahan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan sekadar penyesuaian administratif semata.

Sejumlah isu krusial yang mengemuka dalam pembahasan panitia kerja (panja) menunjukkan bahwa revisi UUPA menyentuh aspek fundamental tata kelola pemerintahan Aceh. Mulai dari mekanisme pelaksanaan pilkada, pengelolaan madrasah negeri (MIN, MTsN, dan MAN) di tingkat daerah, penguatan kewenangan gampong, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga penegasan masa jabatan dan posisi keuchik, semuanya merupakan pilar penting dalam menjaga kekhususan Aceh sekaligus memastikan efektivitas pemerintahan.

Khusus terkait pelaksanaan pilkada, perdebatan masih berlangsung cukup dinamis. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah sistem pilkada langsung tetap menjadi bagian dari kekhususan Aceh atau justru harus menyesuaikan dengan dinamika perubahan Undang-Undang Pilkada secara nasional. Dalam forum panja bahkan muncul keraguan apakah pilkada langsung memiliki landasan yang kuat dalam kerangka kekhususan yang diamanahkan oleh MoU Helsinki, atau selama ini hanya mengikuti rezim hukum nasional tanpa penguatan normatif dalam UUPA.

Di titik ini, diperlukan kehati-hatian sekaligus ketegasan. MoU Helsinki memang tidak secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaan pilkada, namun semangatnya jelas menekankan pemberian ruang otonomi yang luas bagi Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam politik lokal. Oleh karena itu, penafsiran terhadap posisi pilkada langsung tidak dapat dilakukan secara sempit, melainkan harus melihat konteks besar desentralisasi politik sebagai bagian dari ruh perdamaian.

Jika Aceh ingin mempertahankan pilkada langsung, maka diperlukan penguatan norma dalam revisi UUPA agar tidak mudah tergerus oleh perubahan kebijakan nasional. Sebaliknya, jika muncul wacana untuk menyesuaikan dengan sistem nasional, hal tersebut harus melalui kajian yang mendalam, partisipasi publik yang luas, serta pertimbangan matang terhadap dampaknya bagi kualitas demokrasi di Aceh. Kekhususan Aceh tidak boleh dimaknai sebagai ruang untuk mundur dari prinsip demokrasi, melainkan sebagai peluang untuk memperkuatnya sesuai nilai lokal dan syariat Islam.

Di sisi lain, pembahasan panja juga menyentuh isu yang tidak kalah strategis, yakni masa depan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana Otsus bukan sekadar sumber fiskal, melainkan penopang utama keberlanjutan pembangunan Aceh. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang presisi, terukur, dan berorientasi jangka panjang agar dana tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tidak habis dalam belanja yang kurang produktif.

Lebih dari itu, pengelolaan dana Otsus harus diarahkan pada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik harus menjadi prinsip utama dalam setiap desain kebijakan yang diambil.

Pada akhirnya, konsultasi yang mendalam dengan Pemerintah Aceh menjadi sangat penting, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam merumuskan posisi politik Aceh secara kolektif. Pemerintah Aceh bersama DPRA harus mampu menghadirkan sikap yang solid dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap dinamika regulasi nasional.

Revisi UUPA harus menjadi momentum untuk mempertegas kembali jati diri kekhususan Aceh. Setiap pasal yang diubah atau ditambahkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, memperkuat otonomi daerah, menjaga semangat perdamaian, serta memastikan bahwa sumber daya strategis seperti dana Otsus benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh: Dr. Usman Lamreung, M.Si
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik