Pidato RAPBN 2026 Prabowo Menuai Kritik dari Ahli Ekonomi: MBG hingga Nasib IKN

Perbesar

Acehantara.com – Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menuai kritik dari ahli ekonomi. Mereka menyoroti beberapa poin penting, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengangguran, dan nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo membanggakan program MBG sebagai investasi terbaik bangsa, dengan klaim telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Namun, program ini justru menuai kritik karena banyak kasus keracunan sejak program itu dimulai pada Januari lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada masalah yang dihadapi masyarakat, bukan hanya membanggakan program yang belum terbukti efektif.

Prabowo juga mengklaim bahwa angka pengangguran telah menurun, namun Bhima Yudhistira menyangkal hal ini dengan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang.

Prabowo juga menekankan prioritas pemerintah untuk memperkuat pertahanan, dengan alokasi anggaran Rp335.256,8 miliar untuk pertahanan. Namun, pengamat pertahanan Made Supriatma mengkritik alokasi anggaran manajemen yang lebih besar daripada belanja alutsista.

Prabowo mengumumkan penurunan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026, yang dikhawatirkan dapat memicu permasalahan pajak seperti di Pati. Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa sentralisasi anggaran dapat menunjukkan ego pemerintah pusat yang mengorbankan pemerintah daerah.

Prabowo juga mengumumkan rencana ekonomi makro, termasuk pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun pada 2026. Namun, ahli ekonomi Esther Sri Astuti mengkritik rencana ini, menyatakan bahwa cara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi dan ekspor.

Sementara itu, nasib IKN juga menjadi sorotan, karena Prabowo tidak menyinggung proyek ini dalam pidatonya. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa pekerjaan lanjutan masih berlanjut, namun dengan anggaran yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

Dalam keseluruhan, pidato RAPBN 2026 Prabowo menuai kritik dari ahli ekonomi karena dinilai tidak efektif dan tidak memprioritaskan masalah yang dihadapi masyarakat.