Sinergi Gubernur, Wagub, dan Kadinsos: Aceh Jadi Role Model Respons Bencana Tingkat Nasional

Perbesar

Acehantara.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh kembali memperlihatkan level baru dalam tata kelola penanggulangan bencana yang progresif, terukur, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Seusai Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, secara resmi melepas bantuan logistik penanggulangan bencana pada 18 November 2025 di Pendopo Gubernur Aceh, proses tidak berhenti pada seremoni. Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, S.E., langsung memimpin distribusi lapangan ke enam kabupaten, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, S.E., M.M.

Langkah ini bukan hanya kegiatan teknis pendistribusian logistik, tetapi menjadi representasi nyata kolaborasi tiga sosok kunci dalam Pemerintah Aceh yang mendorong kebijakan penanganan bencana yang lebih cepat, responsif, dan akuntabel:

1. H. Muzakir Manaf – Gubernur Aceh
   Arsitek kebijakan utama yang mengarahkan agar sistem kesiapsiagaan bencana Aceh tidak bersifat reaktif, tetapi bergerak lebih cepat melalui penguatan stok logistik sebelum kejadian. Dengan instruksi mempercepat penyaluran langsung ke kabupaten, Gubernur menekankan bahwa kesiapan harus terbukti di lapangan, bukan hanya dalam dokumen rencana kerja.
2. H. Fadlullah, S.E. – Wakil Gubernur Aceh
   Tokoh yang memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan apa adanya—memimpin langsung distribusi, memantau gudang daerah, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta memastikan instruksi Gubernur benar-benar terimplementasi. Langkah ini menunjukkan kepemimpinan daerah yang tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi hadir mengeksekusi dan memastikan tidak ada keterlambatan penanganan darurat.
3. Chaidir, S.E., M.M. – Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh
   Motor teknis yang memastikan operasional, distribusi, pelaporan, hingga kesiapan logistik sesuai standar akuntabilitas penanganan bencana nasional. Kesiapan sistem monitoring, basis data kebutuhan kabupaten, dan jaringan relawan menjadi salah satu aspek yang memperkuat eksekusi kebijakan di lapangan.

Empat Kabupaten telah menerima alokasi logistik utama terlebih dahulu yaitu Pidie, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah sementara dua kabupaten lainnya segera menyusul. Wilayah-wilayah ini termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi menjelang puncak cuaca ekstrem akhir tahun, sehingga percepatan penempatan logistik dinilai penting agar “golden time response” tidak terhambat saat bencana terjadi.

“Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan dan semua kabupaten memiliki kesiapan logistik. Ini bukan sekadar distribusi rutin, tetapi bagian dari memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi bencana,” tegas Wakil Gubernur Fadlullah saat memimpin penyerahan logistik.

Pendekatan ini menegaskan bahwa tata kelola Pemerintahan Aceh berorientasi pada langkah nyata yang dapat diverifikasi secara langsung di lapangan, bukan hanya laporan administrasi. Setiap tahap dilakukan berjenjang, berbasis kebutuhan wilayah, dan terdokumentasi dalam sistem pelaporan daerah.

Plt. Kadis Sosial Aceh, Chaidir, menambahkan bahwa distribusi dilakukan dengan standar akuntabilitas penuh untuk memastikan efektivitas penggunaan dukungan logistik di daerah.

“Kami memastikan stok tidak hanya menumpuk di gudang provinsi, tetapi sudah berada di kabupaten yang membutuhkan. Saat bencana terjadi, tidak ada waktu menunggu—bantuan harus langsung tersedia bagi warga terdampak,” tegasnya.

Menurut Chaidir, masing-masing kabupaten telah memiliki tim monitoring yang memastikan bantuan tersalur tepat sasaran dan sesuai kebutuhan faktual di lokasi penanganan darurat.

Dengan rampungnya pendistribusian ke enam kabupaten, sinergi tiga sosok pimpinan Pemerintah Aceh memperlihatkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi sebuah sistem kerja yang hidup, responsif, dan berorientasi hasil. Ini sekaligus menegaskan arahan Gubernur Aceh bahwa perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi, terutama pada periode meningkatnya risiko cuaca ekstrem.

“Harapan kita, masyarakat merasa lebih aman karena pemerintah memastikan kesiapan tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan,” tutup Wakil Gubernur Fadlullah.

Dengan pendekatan ini, Aceh menempatkan diri sebagai salah satu provinsi dengan pola penanganan bencana terpadu dan paling aktif di Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan daerah dapat menjadi instrumen strategis ketika bergerak cepat, tepat, dan konsisten menjaga kepentingan masyarakat.