Pemerintah Aceh Fasilitasi Pemulangan 13 Nelayan Aceh Timur dari Thailand
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menjemput 13 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur yang telah menyelesaikan proses hukum di Thailand. Ke-13 nelayan tersebut tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Sabtu (19/9/2026), untuk selanjutnya diantar langsung menuju Kabupaten Aceh Timur, tempat mereka berdomisili.
Penjemputan dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh memastikan kepulangan masyarakat Aceh berlangsung hingga ke daerah asal. Setelah tiba di Kualanamu, ke-13 nelayan tersebut didampingi dan diantar oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh menuju Kabupaten Aceh Timur.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, S.KM., M.KM yang mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mengatakan Pemerintah Aceh tidak hanya memastikan para nelayan tiba di Indonesia, tetapi juga mengantarkan mereka hingga ke daerah asal agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami memastikan saudara-saudara kita ini dapat kembali ke Aceh Timur dan berkumpul dengan keluarganya. Karena itu, setelah kami jemput di Bandara Kualanamu, 13 Nelayan ini kami antar sampai ke Kabupaten Aceh Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur,” ujar Budi.
Dalam proses penjemputan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur, Kepala Perwakilan Aceh di Medan, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Menurut Budi, setibanya di Aceh Timur, ke-13 nelayan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Pemkab Aceh Timur akan memfasilitasi pertemuan mereka dengan keluarga di Pendopo Bupati Aceh Timur.
“Kita ingin proses ini benar-benar tuntas sampai mereka kembali ke daerah domisili dan bertemu dengan keluarga. Setelah diserahkan kepada Bapak Bupati Aceh Timur, selanjutnya pemerintah daerah akan memfasilitasi mereka untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya,” katanya.
Budi menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk ketika warga Aceh menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan fasilitasi untuk kembali ke daerah asal.
Proses pemulangan 13 nelayan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, KBRI Bangkok, KJRI Songkhla, Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Baitul Mal Aceh, Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, serta Anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma.
Ke-13 nelayan sebelumnya menjalani proses hukum di Thailand selama sekitar enam bulan setelah kapal yang mereka awaki ditangkap otoritas setempat pada Maret 2026 terkait persoalan batas wilayah perairan. Seorang anak buah kapal (ABK) berusia 16 tahun dari kelompok tersebut telah lebih dahulu dipulangkan ke Indonesia pada April 2026.
Dengan dijemput dari Bandara Kualanamu dan diantar hingga Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh memastikan proses kepulangan ke-13 nelayan tersebut tidak berhenti setelah tiba di Indonesia, tetapi berlanjut hingga mereka kembali ke daerah domisili dan berkumpul bersama keluarga. Pemulangan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh memastikan pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan.






