Pemerintah Aceh dan Komnas HAM Bahas Penanganan Bentrokan Warga dan Aparat di Pidie
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Peristiwa pada 4 November 2026 itu mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Pembahasan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut berfokus pada investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.
Pemerintah Aceh diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Kesbangpol Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara Komnas HAM RI dihadiri Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Anis mengatakan bentrokan tersebut tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal. Menurut dia, insiden itu memiliki latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri.
Ia menegaskan, penyelesaian kasus harus mengedepankan keadilan dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak.
Anis menyebut ada dua persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi menyeluruh atas bentrokan tersebut.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain proses investigasi, Komnas HAM juga menyoroti tanggung jawab pemulihan korban. Pemerintah Aceh dinilai perlu mengambil peran aktif untuk memastikan hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi.
Anis mengatakan keluarga korban menunggu penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki sikap yang jelas dalam mengawal proses tersebut.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Koordinasi antarpihak diperlukan agar korban memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak.
Menanggapi hal itu, Pj Sekda Aceh Taufik mengatakan seluruh masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Aceh juga akan memantau perkembangan penanganan kasus dan melaporkannya kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Aceh.
