Nurlis Effendi: Pemerintah Aceh Pacu TKD di Tengah Penanganan Bencana Banjir
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mempercepat penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengerahkan sumber daya dalam membantu masyarakat terdampak banjir. Penanganan darurat dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan peralatan, logistik, evakuasi, dan penyebaran informasi peringatan dini oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
“Di samping memacu realisasi anggaran pemulihan, Pemerintah Aceh saat ini mengerahkan segala daya dan upaya untuk membantu masyarakat di berbagai titik yang kembali tertimpa musibah banjir,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin, 2 November 2026.
Di sisi anggaran, Pemerintah Aceh mencatat realisasi tambahan TKD hingga 30 Oktober 2026 mencapai Rp369,5 miliar atau 44,80 persen dari total pagu Rp824,8 miliar. Anggaran tersebut dikelola oleh 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mendukung program pemulihan dan pembangunan di daerah.
Sementara itu, realisasi tambahan TKD pada 14 kabupaten/kota penerima tercatat Rp329,4 miliar atau 39,81 persen dari pagu Rp827,3 miliar. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp698,8 miliar atau 42,30 persen dari total pagu Rp1,652 triliun.
Memasuki November, Gubernur Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) kembali meminta seluruh kepala SKPA dan pejabat pelaksana teknis kegiatan mempercepat pelaksanaan program. Pemerintah Aceh mendorong agar progres pekerjaan fisik di lapangan segera diikuti dengan realisasi keuangan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.
Nurlis mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, penyelesaian pekerjaan diharapkan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana.
Pemerintah Aceh juga meminta keterbukaan terkait anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp24,2 triliun yang sebelumnya dipaparkan pihak Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Nurlis menilai penjelasan mengenai sumber, penggunaan, dan realisasi anggaran tersebut penting agar masyarakat mengetahui dukungan yang tersedia untuk pemulihan Aceh.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dan evaluasi setiap pekan. Masyarakat dan pers juga dapat memantau perkembangan realisasi tambahan TKD melalui TV Monitor P2K Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.






