Perkuat Koordinasi Jelang Lebaran, Kadinsos Aceh Hadiri Rakor Forkopimda Meuligoe Wali Nanggroe
Acehantara.com | Banda Aceh Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, SKM., MKM, menegaskan pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh terkait kesiapan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Rapat berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Jumat (13/3/2026).
Rakor tersebut dipimpin oleh Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dan dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.

Pertemuan ini membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, serta memastikan kesiapan pelayanan publik menjelang puncak mobilitas masyarakat pada momentum Lebaran.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pengamanan akan dilaksanakan melalui Operasi Ketupat Seulawah pada 13–25 Maret 2026 yang dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret. Sebanyak 3.282 personel dikerahkan dengan dukungan 34 pos pengamanan, 24 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu di sejumlah titik strategis di Aceh.

Pengamanan difokuskan pada kelancaran arus mudik dan arus balik, serta perlindungan objek vital seperti terminal, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, masjid, dan kawasan wisata. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 dan 17 Maret, sementara arus balik diprediksi pada 24 dan 28 Maret.
Selain aspek keamanan, rapat juga membahas kesiapan distribusi BBM dan LPG, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta antisipasi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada pertengahan Maret dan berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah wilayah Aceh.
Dalam paparannya, Budi Afrizal menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan dan layanan sosial menjelang Idul Fitri.
“Dinas Sosial Aceh terus memastikan program perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta masyarakat yang terdampak bencana. Momentum Idul Fitri harus menjadi penguat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama,” ujar Budi.
Ia menyebutkan bahwa berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, alat bantu disabilitas, serta santunan bagi korban bencana terus disalurkan kepada masyarakat.

Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan sosial telah mencapai sekitar 95 persen dari target, termasuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di 18 kabupaten/kota di Aceh, yang mencakup dukungan logistik, hunian sementara, serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
Budi juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh layanan sosial berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan, pelayanan sosial diharapkan semakin responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Forkopimda Aceh menyepakati penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengamanan Lebaran, pengendalian distribusi logistik, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
Rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antar unsur Forkopimda Aceh di bulan suci Ramadan.



