HT. Ibrahim Serap Aspirasi Masyarakat Banda Aceh: Dorong Ekonomi Kreatif, Pembinaan, dan UMKM Berkelanjutan

Perbesar

Acehantara.com | Banda Aceh – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, S.T., M.M, kembali menunjukkan konsistensi pengabdian politiknya kepada masyarakat Aceh. Melalui kunjungan kerja daerah pemilihan (dapil) Aceh 1 di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Banda Aceh, Ampon Bram sapaan akrabnya menegaskan komitmen memperkuat ekonomi kreatif dan UMKM sebagai fondasi kemandirian ekonomi rakyat.

Pertemuan yang digelar pada Senin (29/9/2025) itu dihadiri perwakilan masyarakat dari delapan kecamatan se-Kota Banda Aceh. Dialog berjalan hangat dan terbuka, dengan fokus pada pencarian solusi nyata atas tantangan ekonomi lokal, terutama yang dialami pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ibu-ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup dari usaha kecil keluarga.

Dalam sesi dialog, Ampon Bram menegaskan bahwa peran UMKM di Indonesia bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat, lebih dari 64 juta UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap PDB. Angka ini, menurutnya, sudah cukup menjadi alasan bagi negara untuk memberi perhatian ekstra.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian rakyat. Saya ingin memastikan pelaku usaha kecil, khususnya ibu-ibu rumah tangga, mendapat dukungan berkelanjutan melalui regulasi yang berpihak, akses permodalan yang mudah, serta pembinaan dan pelatihan yang tepat sasaran,” ujar HT. Ibrahim di hadapan peserta.

Politisi Demokrat asal Aceh ini menilai bahwa pembinaan berkelanjutan menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang hingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Ia merinci sejumlah program pelatihan yang perlu segera diperkuat, di antaranya:
1.Pelatihan digital marketing untuk memperluas jangkauan pemasaran produk secara online.
2.Manajemen keuangan usaha agar UMKM lebih disiplin dalam pencatatan dan pengelolaan modal.
3.Pengembangan produk dan desain kemasan supaya produk lokal lebih menarik dan kompetitif.
4.Kewirausahaan berbasis teknologi yang mendorong lahirnya inovasi usaha baru.

“Dengan pembinaan berkelanjutan dan pelatihan yang tepat, saya yakin UMKM Banda Aceh bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Ekonomi kreatif adalah motor pembangunan daerah, dan Aceh punya potensi besar untuk bersaing,” tambahnya.

Sejumlah perwakilan masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kendala yang mereka hadapi, mulai dari kesulitan akses permodalan, keterbatasan pasar, hingga lemahnya kapasitas digital. Mereka berharap kehadiran H.T. Ibrahim dapat membuka ruang lebih luas bagi UMKM Aceh melalui perjuangan politik di Senayan.

Menjawab hal tersebut, Ampon Bram memastikan bahwa setiap masukan yang dihimpun tidak akan berhenti pada tataran lokal. Ia berkomitmen untuk mengawal aspirasi itu hingga ke meja perumusan kebijakan di pusat.

“Saya tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti di ruang dialog. Semua masukan hari ini akan saya perjuangkan melalui forum resmi DPR RI. Tujuan kita jelas: memastikan kebijakan nasional berpihak pada rakyat kecil dan memberi ruang tumbuh bagi ekonomi kreatif,” tegasnya.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti nyata gaya politik Ampon Bram yang membumi, dekat dengan rakyat, dan selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Ia menilai bahwa pembangunan ekonomi berbasis UMKM adalah strategi paling relevan dalam menghadapi ketidakpastian global.

“Kemandirian ekonomi harus lahir dari desa, dari rumah tangga, dan dari pelaku usaha kecil. Jika kita kuatkan fondasi ini, Aceh dan Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global,” pungkasnya.

Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi konsolidasi bersama pengurus DPC Partai Demokrat Kota Banda Aceh. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan utama perjuangan legislasi di Senayan agar pembangunan daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC Demokrat Banda Aceh, H. Isnaini Husda, S.E., seluruh Anggota DPRK Banda Aceh, serta perwakilan masyarakat yang masing-masing diwakili tujuh orang dari delapan kecamatan se-Kota Banda Aceh.