Gubernur Aceh Muzakir Manaf: Alhamdulillah, Proyek Terowongan Geurutee Disetujui Pemerintah Pusat
Acehantara.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), menyambut gembira keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menurunkan tim teknis untuk meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Terowongan Geurutee.
Menurut Mualem, proyek strategis tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk memperlancar arus transportasi barang dan orang di jalur Barat–Selatan Aceh, yang selama ini kerap terhambat akibat kondisi geografis ekstrem di kawasan Geurutee.
“Jika ada mobil tangki CPO mogok di jalan Geurutee, jalur bisa langsung terputus. Karena itu, kehadiran terowongan ini menjadi solusi vital bagi konektivitas wilayah Aceh,” ujar Mualem dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025) di Banda Aceh.
Mualem mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan berbagai koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Aceh, termasuk proyek Terowongan Geurutee.
“Alhamdulillah, proyek terowongan Geurutee telah dikabulkan pemerintah pusat. Ini bukan hanya demi keselamatan dan kelancaran transportasi, tetapi juga demi kemakmuran masyarakat di wilayah Barat–Selatan Aceh,” tegasnya.
Selain membahas proyek infrastruktur tersebut, Gubernur Muzakir Manaf juga menegaskan pentingnya Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Aceh dalam sistem pemerintahan nasional.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (21/10/2025) malam.
“Revisi UUPA adalah cita-cita besar seluruh masyarakat Aceh. Ini menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan kebijakan strategis daerah, termasuk penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pembagian hasil sumber daya alam, serta penegasan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” terang Mualem.
Ia menegaskan, dana Otsus telah memberi manfaat nyata bagi pembangunan Aceh, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan penguatan dana tersebut menjadi prioritas utama pemerintahannya.
“Harapan kami bersama masyarakat Aceh, melalui dukungan Baleg DPR RI, revisi UUPA dapat segera diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, perpanjangan dan penguatan dana Otsus dapat menjadi dasar bagi Aceh untuk bangkit dan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia,” tutup Mualem.
