Buka Musrenbang Aceh 2027, Mualem: Pemulihan Pascabencana Butuh Dukungan Besar Pemerintah Pusat
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026). Forum ini menjadi titik awal penyelarasan arah pembangunan Aceh dengan kebijakan nasional.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh itu dihadiri perwakilan pemerintah pusat, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan DPR RI, serta unsur daerah seperti Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Forkopimda, DPR Aceh, kepala SKPA, bupati/wali kota, hingga perwakilan masyarakat sipil dan pers.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa RKPA bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Melalui forum ini, kita menyelaraskan prioritas Aceh dengan program nasional,” ujarnya.
Ia menyebut tema pembangunan 2027 adalah Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan. Menurut Mualem, tema tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak Aceh dalam mempercepat pemulihan pascabencana yang masih belum tuntas.
Pemerintah Aceh, kata dia, memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai sekitar Rp40 triliun. Namun, kapasitas fiskal yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh. Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan bersama solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan Aceh,” kata Mualem.
Ia juga menyoroti dampak bencana banjir yang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi turut mendorong peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Bantuan dari pemerintah pusat, menurutnya, masih dominan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, sementara sektor rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur belum optimal.
Kondisi tersebut terlihat di sejumlah wilayah pedalaman yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses, bahkan warga harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai akibat rusaknya jembatan. “Kita berharap ada perubahan signifikan dalam upaya pemulihan tahun ini,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Mualem juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya kondisi sungai yang melebar serta kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani dengan baik. Menurutnya, pendangkalan dan penyumbatan aliran kuala berpotensi memperparah banjir karena aliran air dari hulu tidak mengalir lancar ke laut.
Dampak lain juga dirasakan nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut akibat terganggunya akses di muara. Pemerintah Aceh, kata Mualem, telah berupaya mengurus perizinan ke pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala.
Ia menegaskan, percepatan penanganan diperlukan untuk mencegah risiko bencana yang lebih besar di masa mendatang. Untuk itu, Pemerintah Aceh meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar persoalan tersebut dapat segera ditangani secara terpadu.
..
Gubernur Muzakir Manaf buka Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kamis (23/04/2026). Angkat tema percepatan pemulihan pascabencana, Mualem sebut Aceh butuh Rp40 triliun dan minta dukungan pusat untuk rehabilitasi infrastruktur serta pengerukan kuala pesisir yang masih tersumbat.
