Daerah

Akhiri 25 Hari, Akhirnya Pengungsi Bongkar Tenda di Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen dan Tempati Hunian Lebih Layak

Edi Saputra (tengah) bersama Keuchik Kapa, Evendi, sepakat memulangkan para korban banjir yang mengungsi di tenda darurat di Pekarangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

ACEHANTARA.COM | BIREUEN — Puluhan korban banjir bandang dan tanah longsor dari Gampong Kapa dan Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, membongkar tenda darurat yang sebelumnya didirikan di pekarangan Kantor Pusat Pemerintahan setempat, Minggu (5/4/2026) pagi.

Pembongkaran tenda dilakukan setelah adanya jaminan dari Bupati Bireuen, Mukhlis, terkait percepatan pemenuhan hak-hak korban bencana.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen, Edi Saputra, mengatakan para pengungsi bersedia meninggalkan lokasi setelah memperoleh kepastian dari pemerintah daerah. “Bupati telah menjamin akan segera merealisasikan tuntutan para korban banjir,” ujarnya.

Menurut dia, tuntutan tersebut meliputi pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan jaminan hidup (jadup), pembangunan hunian tetap (huntap), serta percepatan verifikasi ulang bagi warga yang sebelumnya masuk kategori tidak memenuhi kriteria (TMK).

Edi menjelaskan, sebelum proses pemulangan dilakukan, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menunjukkan kepedulian terhadap seluruh korban bencana, tidak hanya yang mengungsi di area kantor bupati.

“Bupati bahkan turun langsung menemui pengungsi dan berdialog, termasuk saat sahur bersama beberapa waktu lalu, untuk mendengar keluhan dan menawarkan solusi hunian layak,” kata Edi.

Meski sempat terjadi perbedaan pandangan terkait solusi yang ditawarkan, para korban tetap bertahan di tenda selama sekitar 25 hari sebelum akhirnya tercapai kesepahaman.

Edi menambahkan, selama ini Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, guna mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk tidak mempolitisasi kondisi korban. “Jangan sampai korban dibenturkan dengan pemerintah, karena hal itu justru dapat menghambat proses penanganan,” ujarnya.

Salah seorang korban, M. Amin, mengaku lega setelah adanya kepastian dari pemerintah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan PMI yang telah memfasilitasi aspirasi warga. “Kami merasa lebih tenang karena ada jaminan tempat tinggal yang layak ke depan,” katanya.

Hal senada disampaikan Keuchik Gampong Kapa, Evendi. Ia menilai kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian terhadap warga terdampak bencana.

Dengan tercapainya kesepakatan, warga bersama tim PMI bergotong royong membongkar tenda yang selama hampir sebulan menjadi tempat tinggal sementara.

Pantauan di lokasi pada Minggu pagi menunjukkan halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen telah kembali bersih dari tenda-tenda darurat. Para korban kini berpindah ke tempat yang lebih layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen dari pemerintah selesai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version