Ketua Jubir Darat Aceh Dukung Kinerja Sekda, Sebut M. Nasir Syamaun Jaga APBA untuk Kepentingan Rakyat
BANDA ACEH – Ketua Jubir Darat Aceh Mualem-Dek Fadh, Musliadi alias Cut Abang, menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun. Menurut Musliadi, selama ini Sekda Aceh telah bekerja secara profesional dalam membantu jalannya roda pemerintahan serta menjaga stabilitas pemerintahan yang dipimpin Mualem–Dek Fadh.
Musliadi menilai berbagai gejolak atau isu yang muncul di ruang publik belakangan ini tidak terlepas dari dinamika politik yang mencoba menyerang figur Sekda Aceh. Ia menegaskan bahwa selama ini M. Nasir Syamaun justru berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
“Selama ini Sekda Aceh bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga nama baik Pemerintahan Mualem–Dek Fadh. Beliau menjalankan tugasnya secara profesional dan fokus pada kepentingan pemerintah serta masyarakat Aceh,” ujar Musliadi, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Sekda Aceh juga berperan dalam menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) agar tetap berada pada jalur yang benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
“Sekda Aceh berupaya keras memastikan APBA digunakan untuk program-program yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat. Ini penting agar anggaran daerah tidak terseret pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” katanya.
Musliadi juga menegaskan bahwa upaya menjaga integritas pengelolaan anggaran sering kali menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Namun menurutnya, langkah tersebut justru menunjukkan komitmen Sekda Aceh dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Beliau sedang berusaha menjaga APBA dari berbagai kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Itu sebabnya kami melihat Sekda Aceh tetap konsisten bekerja untuk kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan Aceh,” kata Musliadi.
Ia berharap publik dapat melihat persoalan ini secara objektif serta memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh.
