ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, membawa pengalaman perdamaian Aceh ke forum internasional Global Town Hall 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sabtu, 19 September 2026.
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan Tgk. Malik Mahmud mengikuti forum tersebut secara daring dari Penang, Malaysia. Ia tampil sebagai discussant dalam sesi ketujuh bertajuk No Justice, No Humanity – No Peace, yang membahas hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian.
Dalam forum itu, Tgk. Malik Mahmud berbagi refleksi tentang perjalanan panjang Aceh dari konflik bersenjata menuju dialog politik, perundingan, kesepakatan damai, dan rekonsiliasi. Pengalaman tersebut menjadi salah satu perspektif dalam diskusi mengenai tantangan perdamaian di tengah dinamika global.
Global Town Hall 2026 merupakan forum dialog internasional yang diselenggarakan FPCI untuk ketujuh kalinya. Tahun ini, forum mengusung tema Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazier World dan diikuti lebih dari 8.300 peserta dari lebih 120 negara.
Pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, dalam pembukaan forum menyoroti kecenderungan dunia yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip perdamaian dan kerja sama internasional. Ia menyinggung pengabaian hukum internasional, meningkatnya penggunaan kekuatan dalam perselisihan, serta meluasnya konflik di berbagai kawasan.
Melalui gagasan Global U-Turn, FPCI menyerukan agar pembangunan, keadilan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menjadi landasan dalam hubungan internasional.
Dalam sesi tersebut, Tgk. Malik Mahmud berdiskusi bersama Pita Limjaroenrat, Senior Fellow di Harvard Kennedy School, dan Bob Deen, Direktur Jenderal Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Diskusi dipandu Galip Dalay, Senior Research Fellow di Chatham House sekaligus Co-Director Global Orders Programme di University of Oxford.
Kehadiran Wali Nanggroe membawa dimensi pengalaman langsung ke dalam diskusi. Sebelum perdamaian Aceh tercapai, Tgk. Malik Mahmud pernah menjabat Menteri Negara dan kemudian Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia selanjutnya memimpin delegasi GAM dalam proses perundingan damai di Helsinki, Finlandia.
Pada 15 Agustus 2005, Tgk. Malik Mahmud menandatangani Nota Kesepahaman Helsinki atas nama GAM bersama Hamid Awaludin yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, menjadi fasilitator proses perundingan tersebut.
Pengalaman itu menjadi landasan refleksi Tgk. Malik Mahmud mengenai pentingnya keberanian politik, dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap komitmen dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian juga harus dibangun melalui proses politik yang membuka ruang dialog, menjamin keadilan, serta menghormati martabat manusia dan kesepakatan yang telah dicapai.
“Perdamaian bukan sekadar saat senjata berhenti berbicara. Perdamaian dimulai ketika keberanian politik memungkinkan dialog, dan akan bertahan ketika keadilan, martabat, serta komitmen dihormati,” ujar Tgk. Malik Mahmud.
Pengalaman Aceh, menurut refleksi yang disampaikannya dalam forum tersebut, menunjukkan bahwa kesepakatan damai merupakan langkah penting yang perlu dijaga melalui komitmen bersama. Dialog dan penghormatan terhadap perjanjian menjadi bagian penting dalam mempertahankan perdamaian setelah konflik berakhir.