Teungku Malik Mahmud: Partai Aceh Harus Kembali kepada Amanah Perjuangan

ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, meminta seluruh jajaran Partai Aceh memperkuat persatuan, menjaga disiplin organisasi, mempercepat regenerasi, dan memastikan kekuasaan politik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pesan itu disampaikan Malik Mahmud secara daring dari Penang, Malaysia, saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Aceh 2026 di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat malam, 18 September 2026. Ia masih berada di Penang untuk menjalani terapi dan pemulihan sehingga belum dapat hadir langsung.

“Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, perhatian, pikiran dan doa saya tetap bersama seluruh keluarga besar Partai Aceh dalam Rapat Pimpinan yang penting ini,” kata Malik Mahmud.

Menurut dia, Rapim tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin organisasi. Forum tersebut harus digunakan untuk mengevaluasi perjalanan dan arah perjuangan Partai Aceh, termasuk mengingat kembali alasan partai itu didirikan dan posisi organisasi saat ini.

“Rapim harus menjadi tempat kita melakukan muhasabah politik: melihat kembali dari mana kita berasal, untuk apa Partai Aceh didirikan, di mana posisi kita hari ini, dan ke mana perjuangan ini akan kita bawa,” ujarnya.

Malik Mahmud mengatakan Partai Aceh lahir dari perjalanan sejarah dan pengorbanan masyarakat Aceh serta transformasi perjuangan setelah perdamaian Helsinki. Karena itu, partai tidak boleh semata-mata menjadi instrumen untuk memperoleh kekuasaan.

“Partai Aceh bukan sekadar kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Partai Aceh memikul tanggung jawab sejarah untuk menjaga perdamaian dan memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh melalui jalan demokrasi,” katanya.

Ia menegaskan kekuasaan dan jabatan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kesejahteraan, keadilan, martabat, dan masa depan masyarakat Aceh. Para kader dan pejabat publik yang berasal dari Partai Aceh diminta membuktikan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata.

Keberhasilan politik, kata dia, tidak cukup diukur dari jumlah jabatan yang diperoleh. Ukurannya harus terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, kualitas pendidikan dan kesehatan, investasi, serta manfaat sumber daya alam bagi masyarakat.

“Jangan sampai Partai Aceh hanya terlihat ketika pemilu datang. Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan kita,” ujarnya.

Malik Mahmud juga mengingatkan kader yang menduduki jabatan publik agar tetap dekat dengan masyarakat. “Semakin tinggi jabatan Saudara, semakin dekat Saudara harus berada dengan rakyat,” katanya.

Dalam konsolidasi internal, Malik Mahmud mengingatkan kader agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi permusuhan. Persoalan organisasi, kata dia, harus diselesaikan melalui mekanisme internal dan musyawarah.

“Musyawarah bukan tanda kelemahan. Musyawarah adalah cara kita menjaga persaudaraan sekaligus menjaga organisasi,” ujarnya.

Ia juga menyerukan percepatan regenerasi. Generasi yang mengalami langsung masa konflik, kata Malik Mahmud, semakin bertambah usia, sedangkan generasi muda Aceh tumbuh dalam situasi yang berbeda. Generasi baru harus memahami sejarah, tetapi tidak dibebani konflik masa lalu.

“Kita harus mewariskan nilai perjuangan, bukan mewariskan konflik,” katanya.

Karena itu, Partai Aceh diminta membuka ruang lebih luas bagi generasi muda, perempuan, akademisi, profesional, pengusaha muda, dan berbagai unsur masyarakat. Kaderisasi, menurut dia, harus mempertimbangkan kemampuan, integritas, loyalitas terhadap organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Malik Mahmud turut menegaskan pentingnya menjaga perdamaian Helsinki dan memperjuangkan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurut dia, perdamaian yang ditandai penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan proses yang harus terus dirawat.

Persoalan Aceh yang masih membutuhkan penyelesaian, kata dia, harus diperjuangkan melalui komunikasi politik, mekanisme hukum, dialog, dan negosiasi yang bermartabat.

“Kita tidak membutuhkan politik kemarahan. Kita membutuhkan politik yang cerdas, terukur, bermartabat dan menghasilkan,” ujarnya.

“Tegas tidak berarti kasar. Diplomasi tidak berarti menyerah. Dan menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Pusat tidak berarti melupakan kepentingan Aceh,” katanya.

Dalam agenda pembangunan, Malik Mahmud meminta Partai Aceh mengarahkan perjuangan politik pada peningkatan kesejahteraan. Ia menyebut sektor energi, minyak dan gas, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata, Sabang, dan kawasan industri sebagai bagian dari potensi Aceh yang perlu dikembangkan.

Pengelolaan sumber daya alam, menurut dia, harus disertai pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja.

“Politik harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan rakyat,” tegasnya.

Enam Peunutoh

Di akhir pidatonya, Malik Mahmud menyampaikan enam peunutoh atau pesan kepada jajaran Partai Aceh: menjaga persatuan dan disiplin organisasi; memastikan pejabat publik bekerja untuk rakyat dan menjaga integritas; membuka ruang bagi generasi muda dan perempuan; menjaga perdamaian serta memperjuangkan MoU Helsinki dan UUPA melalui jalur politik, hukum dan diplomasi; menjadikan pembangunan ekonomi, pendidikan, investasi dan lapangan kerja sebagai bagian dari ukuran keberhasilan politik; serta tidak melupakan sejarah dan pengorbanan yang telah membawa Aceh menuju perdamaian.

“Jangan sia-siakan perdamaian dengan perpecahan. Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat dengan kepentingan pribadi. Dan jangan sia-siakan kekuasaan tanpa meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi berikutnya,” katanya.

Malik Mahmud menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa perjuangan Partai Aceh telah berubah dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. Tahap berikutnya, kata dia, adalah memastikan perjuangan politik tersebut bermuara pada kesejahteraan rakyat Aceh.

“Sejarah telah membawa kita dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik. Sekarang tugas kita adalah membawa perjuangan politik itu menuju kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.