ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menemui mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore, 10 September 2026. Mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terkait lambannya penanganan pemulihan pascabencana di Aceh.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan pemerintah membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya untuk membahas persoalan yang muncul dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik saat menemui mahasiswa.
Menurut Taufik, pemerintah dan mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal. Karena itu, percepatan pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga penyediaan rumah hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh telah menggelar evaluasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk melihat perkembangan penanganan pascabencana sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih menghambat proses pemulihan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Menurut dia, banyak persoalan pemulihan berada langsung di lapangan sehingga membutuhkan komunikasi yang lebih intensif antara Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.
Taufik mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani seluruh persoalan pascabencana. Ia mengatakan masukan dari mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Untuk memperkuat akses masyarakat terhadap informasi, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana. Taufik mengatakan keberadaan posko tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan informasi dapat diakses masyarakat.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” katanya.
Taufik berharap pertemuan dengan mahasiswa tidak berhenti setelah aksi demonstrasi berakhir. Ia menganggap kritik mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki proses pemulihan.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” ujar Taufik.
Mahasiswa Soroti Pemulihan Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dari hasil observasi di beberapa wilayah terdampak bencana. Ketua BEM USK menyoroti kondisi infrastruktur dan sarana pendidikan yang masih mengalami kerusakan, termasuk di Kabupaten Gayo Lues.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius karena kerusakan fasilitas pendidikan berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses belajar-mengajar masyarakat terdampak bencana.
Ketua BEM Fakultas Teknik USK kemudian mempertanyakan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Sementara Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung penanganan pascabencana.
Pertemuan dengan Taufik menjadi respons langsung Pemerintah Aceh terhadap tuntutan mahasiswa. Pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi antar-SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta mempertahankan ruang dialog dengan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan bersama terhadap proses pemulihan pascabencana Aceh.