ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta percepatan realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,652 triliun yang dialokasikan untuk mendukung penanggulangan bencana hidrometeorologi. Hingga Jumat, 18 September 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp1,195 triliun yang perlu segera direalisasikan melalui program dan kegiatan di lapangan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Menurut dia, tambahan TKD tersebut harus benar-benar mendukung penanganan dampak bencana dan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Pesan Gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menghadapi bencana,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (21/9/2026).
Dalam situasi bencana, kata Nurlis, kecepatan penanganan menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah. Namun, percepatan tetap harus berjalan dengan perencanaan, tata kelola, dan pertanggungjawaban yang baik.
“Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh, kata Nurlis, juga meminta perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota yang realisasinya masih rendah segera mengidentifikasi hambatan dan mengambil langkah percepatan.
“Yang kita dorong bukan sekadar mengejar persentase serapan. Yang kita dorong adalah agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata,” kata Nurlis.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, realisasi tambahan TKD Pemerintah Aceh untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi mencapai Rp239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp824,82 miliar. Sementara itu, realisasi tambahan TKD untuk kabupaten dan kota mencapai Rp217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, sejumlah perangkat daerah mencatat realisasi relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen. Namun, sejumlah perangkat daerah masih mencatat realisasi rendah, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, serta Dinas Sosial 18,2 persen.
Untuk kabupaten dan kota, Aceh Selatan mencatat realisasi 65,3 persen, disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen. Adapun realisasi terendah tercatat di Nagan Raya 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen.
Perbedaan capaian tersebut, kata Nurlis, menjadi bahan evaluasi bersama Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota. Daerah dengan realisasi rendah diminta segera mengidentifikasi kendala, sementara daerah yang telah menjalankan program dengan baik dapat menjadi rujukan dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan.
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, percepatan anggaran bukan semata soal angka dalam laporan pemerintah. Di tengah rumah yang rusak, aktivitas ekonomi yang terganggu, atau kebutuhan dasar yang mendesak, kecepatan pemerintah menerjemahkan anggaran menjadi bantuan, pemulihan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan menjadi hal yang langsung dirasakan. Karena itu, setiap rupiah dari anggaran penanggulangan bencana diharapkan hadir dalam bentuk manfaat yang nyata bagi warga.
Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tambahan TKD untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan anggaran yang hanya tercatat dalam dokumen, melainkan pemerintah yang hadir melalui kerja nyata.
“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir. Dan kehadiran itu harus terlihat dalam kerja nyata. Karena pada akhirnya, uang negara bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia harus berubah menjadi tindakan, pelayanan, pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat Aceh, terutama ketika menyangkut penanggulangan bencana hidrometeorologi,” kata Nurlis.