ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terus mendorong percepatan pembukaan kembali jalur pelayaran internasional Krueng Geukuh–Penang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan perekonomian Aceh. Saat ini, Pemerintah Aceh tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar pelaksanaan program tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rancangan regulasi itu mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara Pemerintah Aceh dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai badan usaha yang akan menerima penugasan. Sementara itu, kewenangan perizinan pelayaran dan kepelabuhanan tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan.
“Pemerintah Aceh akan menugaskan PEMA untuk menyelenggarakan layanan pelayaran secara komersial melalui kerja sama dengan operator yang berpengalaman,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis, 3 September 2026.
Menurut dia, penyusunan Pergub tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengatur mekanisme penugasan daerah kepada perusahaan milik daerah. Gubernur juga menginstruksikan jajarannya membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait guna mempercepat seluruh proses.
Sebagai tindak lanjut arahan gubernur, tim Pemerintah Aceh telah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta pada 2 September 2026. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Aceh meminta asistensi dan masukan teknis terkait regulasi pelayaran internasional sebagai bahan penyempurnaan rancangan Pergub.
Nurlis menjelaskan, pembukaan kembali rute Krueng Geukuh–Penang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Aceh yang telah masuk dalam RPJM Aceh 2025–2029. Jalur tersebut sebelumnya pernah beroperasi menggunakan kapal Ro-Ro pada 2015, namun kemudian terhenti karena kendala regulasi.
Selain memiliki nilai historis sebagai jalur perdagangan antara Aceh dan Penang, rute tersebut dinilai strategis untuk mendukung arus barang dan penumpang di kawasan Selat Malaka. Pemerintah Aceh juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, otoritas pelabuhan di Malaysia, serta pelaku usaha untuk memastikan kesiapan operasional dan muatan.
Dalam konsultasi tersebut, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pelayaran internasional penumpang dan barang antara Krueng Geukuh dan Penang pada prinsipnya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, pengoperasian kapal Ro-Ro yang mengangkut kendaraan masih memerlukan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.
Meski demikian, Nurlis menegaskan kondisi tersebut tidak menghambat persiapan pembukaan lintasan. Pemerintah Aceh akan memprioritaskan layanan penumpang dan barang terlebih dahulu, sembari menunggu penyelesaian kerja sama antarpemerintah terkait operasional kendaraan lintas negara.
“Harapan Pak Gubernur, pelayaran Krueng Geukuh–Penang dapat segera terwujud sehingga membuka peluang perdagangan, investasi, dan usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat Aceh,” kata Nurlis.