Lulus Cumlaude Di UNPAD, TA Khalid Lahirkan Gagasan Peran Parlemen Dalam Implementasi ESG
ACEHANTARA.COM | BANDUNG – Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, dengan predikat cumlaude setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor yang digelar, Sabtu, 28 Juni 2026.
Dalam disertasinya yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Peran Parlemen sebagai Variabel Mediasi”, TA Khalid menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara praktik ESG dan kinerja keuangan perusahaan. Ia menilai efektivitas implementasi ESG tidak hanya ditentukan oleh perusahaan dan mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan parlemen sebagai institusi formal yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi publik.
“Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh ESG terhadap kinerja perusahaan menjadi lebih kuat ketika dimediasi oleh peran parlemen. Kehadiran parlemen dapat memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan ESG,” kata TA Khalid dalam pemaparannya di hadapan tim promotor dan penguji.
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri, didampingi Co-Promotor Prof. Dr. Widya Setiabudi Sumadinata dan Prof. Dr. Mukhlis Yunus. Hasil penelitian TA Khalid dinilai memberikan kontribusi akademik sekaligus menawarkan model kolaborasi baru antara pemerintah, parlemen, dan dunia usaha dalam mendorong tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.
Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional turut menghadiri sidang tersebut, di antaranya Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Agama Romo H. Muhammad Syafii, serta sejumlah anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Hadir pula beberapa kepala daerah dan tokoh masyarakat Aceh yang memberikan dukungan atas pencapaian akademik tersebut.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai hasil penelitian TA Khalid memiliki nilai strategis untuk diterapkan dalam tata kelola pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, konsep yang menempatkan parlemen sebagai bagian dari ekosistem ESG dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Selama ini pelaksanaan TJSL lebih banyak melibatkan pemerintah dan perusahaan. Gagasan yang ditawarkan TA Khalid membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan melibatkan parlemen sebagai mitra strategis, sehingga dapat meningkatkan transparansi, kepatuhan, kepercayaan investor, dan mendukung percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Safaruddin.
Disertasi tersebut dinilai tidak hanya memperkaya khazanah akademik mengenai ESG, tetapi juga menghadirkan pendekatan baru dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dan sektor usaha.
