Duduk Bersama Massa Aksi, Ketua DPRA dan Kapolda Aceh Dengarkan Tuntutan Demo

Acehantara.com | Banda Aceh – Suasana halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diwarnai gelombang aspirasi rakyat pada Senin (1/9/2025). Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) menggelar aksi menolak rencana pembangunan lima Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) di Aceh. Aksi ini mendapat perhatian langsung dari Ketua DPRA, Zulfadhli, yang turun menemui para pendemo, duduk berbaur bersama mereka, dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

Ketua DPRA tidak datang sendiri. Ia didampingi Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah yang juga turut berupaya meredam ketegangan di tengah massa aksi. Kehadiran kedua pejabat ini menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan rakyat. Selain itu, tampak pula sejumlah anggota DPR Aceh dan Salmawati (Bunda Salwa), istri Gubernur Aceh, ikut serta mendukung langkah dialog terbuka dengan massa.

Salah satu perwakilan peserta aksi yang mengaku berasal dari Pidie menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana pembangunan lima Batalyon TP tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak sesuai dengan semangat MoU Helsinki yang telah menjadi dasar perdamaian di Aceh sejak 2005. Menurutnya, penempatan satuan militer tambahan dalam jumlah besar berpotensi memicu ketegangan baru dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Aksi damai Aliansi Rakyat Aceh ini mencerminkan kepekaan masyarakat terhadap dinamika keamanan dan politik daerah. Kehadiran pejabat tinggi daerah yang turun langsung ke lokasi aksi menjadi sorotan publik, memperlihatkan pola komunikasi politik yang lebih terbuka antara pemerintah dan rakyat.

Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir di lokasi turut mengapresiasi langkah cepat DPRA dan Kapolda Aceh dalam mengedepankan pendekatan persuasif. Aksi tersebut berlangsung tertib meski diwarnai sorakan dan spanduk bernada penolakan terhadap kebijakan pembangunan batalyon.

Gelombang penolakan rencana pembangunan Batalyon TP di Aceh diperkirakan akan terus bergulir, mengingat isu ini menyentuh langsung komitmen perdamaian yang telah lama dipegang masyarakat Aceh. Para peserta aksi berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar tetap selaras dengan kesepakatan MoU Helsinki.