ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi hingga tahap pemulihan menjadi perhatian Dinas Sosial Aceh. Pemerintah Aceh memastikan dukungan bantuan sosial dan logistik tetap tersedia untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak saat bencana terjadi. Memasuki November hingga Desember, curah hujan di Aceh cenderung meningkat seiring berlangsungnya musim hujan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPR Aceh digelar untuk mengevaluasi dan mengawasi program pemerintah dalam penanganan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh dihadiri oleh SKPA Pemerintah Aceh. Rapat berlangsung Jumat, 25 September 2026, di Ruang Rapat Serbaguna DPR Aceh.
Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal mengatakan dukungan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) diarahkan untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Budi, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk bantuan sandang dan pangan, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta mendukung penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
“Penanganan dana Transfer ke Daerah kami arahkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Budi dalam rapat tersebut.
Ia mengatakan UEP diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga, sementara bantuan bagi penyandang disabilitas menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan khusus.
Selain program sosial, Dinas Sosial Aceh juga memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan memastikan ketersediaan buffer stock atau cadangan logistik. Persediaan itu disiapkan untuk mempercepat penyaluran bantuan ketika bencana terjadi maupun saat masyarakat memasuki masa pemulihan.
Budi mengatakan bantuan logistik telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota di Aceh dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Ketika masyarakat tertimpa musibah, pemerintah harus hadir. Bantuan harus bisa bergerak cepat dan tepat sasaran, baik saat tanggap darurat maupun pada masa pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan dana TKD akan terus diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan ketepatan sasaran, manfaat, dan keberlanjutan program. Dinas Sosial Aceh juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara terpadu.
“TKD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penggunaannya kita arahkan pada program yang potensial dan benar-benar dibutuhkan, termasuk untuk memperkuat kesiapsiagaan, penanganan, serta pemulihan masyarakat pascabencana hidrometeorologi,” kata Budi.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh kata Budi berkomitmen memperkuat sistem penanganan bencana yang cepat dan terpadu. Kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut ketersediaan logistik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, bantuan, dan pendampingan hingga proses pemulihan berlangsung.