Site icon Aceh Antara

Bang Akob Kecam Sri Radjasa: Jangan Abaikan Kerja Mualem, Aceh Butuh Dukungan Bukan Penghakiman

Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Besar, Bang Akob.

ACEHANTARA.com | BANDA ACEH – Wakil Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Aceh Besar, Bang Akob, mengecam pernyataan Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Candra yang dinilai tidak objektif dalam melihat dinamika pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem), Kamis (19/11/2026).

Menurut Bang Akob, penilaian terhadap kepemimpinan Mualem seharusnya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Pemerintah Aceh.

Ia menegaskan, saat ini Mualem tengah bekerja menangani berbagai persoalan strategis, mulai dari pembangunan, kesejahteraan masyarakat, penanganan bencana hingga perjuangan mempertahankan kekhususan Aceh.

“Jangan asal memberikan penilaian. Mualem sedang bekerja untuk Aceh. Beliau menghadapi banyak persoalan dan membutuhkan dukungan semua pihak, bukan justru dibangun narasi yang seolah-olah pemerintah tidak bekerja,” tegas Bang Akob.

Ia menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, objektivitas, serta pemahaman terhadap kondisi dan sejarah panjang Aceh.

Di sisi lain, Bang Akob mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap kasus Tiro, Kabupaten Pidie, yang telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.

Menurutnya, kasus tersebut tidak boleh berhenti pada perhatian sesaat. Aparat penegak hukum harus mengusutnya secara transparan dan profesional guna memastikan keadilan bagi para korban dan keluarganya.

“Jangan sampai kasus Tiro hanya menjadi perhatian sesaat. Korban dan keluarganya membutuhkan keadilan. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Bang Akob juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan komitmen politik yang wajib dijalankan secara konsisten oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan Aceh, terutama penyelesaian implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurut Bang Akob, menjaga perdamaian tidak cukup hanya dengan imbauan. Pemerintah pusat juga harus menunjukkan keseriusan dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama.

“Jangan hanya meminta Aceh menjaga perdamaian, tetapi komitmen terhadap Aceh sendiri tidak dituntaskan. Rakyat Aceh membutuhkan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap kekhususannya,” tutup Bang Akob.

Exit mobile version