Site icon Aceh Antara

Aceh Terima Rp 58,97 Triliun untuk Rehab Rekon, Pemulihan Ditargetkan Tuntas 2028

ACEHANTARA.com | BANDA ACEH – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58,973 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Aceh. Jumlah tersebut mencapai sekitar 60 persen dari total anggaran Rp 100,2 triliun yang disiapkan untuk pemulihan tiga provinsi di Sumatra.

Besarnya alokasi tersebut menjadikan Aceh sebagai penerima porsi terbesar anggaran pemulihan pascabencana. Dana itu akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur, memulihkan fasilitas publik, serta memperbaiki berbagai sektor kehidupan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menargetkan seluruh program pemulihan di Aceh rampung pada Desember 2028. Pelaksanaannya dibagi dalam tiga tahap tahunan, mulai 2026 hingga 2028, dengan melibatkan 23 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal Zakaria Ali, mengatakan pembagian waktu tersebut telah ditetapkan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Karena itu, seluruh pekerjaan pemulihan dilaksanakan berdasarkan tahapan dan target yang telah direncanakan.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi akan diselesaikan sesuai dengan timeline sampai Desember 2028,” kata Safrizal dalam konferensi pers, Kamis, 19 November 2026.

Berdasarkan rencana anggaran, pemerintah menyiapkan Rp 24,215 triliun untuk pelaksanaan pada 2026. Selanjutnya, Rp 20,219 triliun dialokasikan pada 2027 dan Rp 14,539 triliun pada 2028. Pembiayaan tersebut menjadi bagian dari tahapan pemulihan yang dirancang secara bertahap.

Safrizal menjelaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat langsung dilaksanakan setelah bencana melanda pada 26 November 2025. Pemerintah terlebih dahulu memprioritaskan penanganan tanggap darurat yang berlangsung hingga akhir Juli 2026, sebelum memasuki masa transisi darurat.

Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara efektif baru berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Masa sebelumnya lebih banyak difokuskan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi, serta berbagai langkah penanganan kedaruratan lainnya.

“Jadi praktis kita sebenarnya baru memulai rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa bulan saja. Sebelumnya adalah penanganan dalam rangka kedaruratan,” ujar Safrizal.

Ia menilai, anggapan bahwa seluruh proses pemulihan seharusnya selesai dalam waktu satu tahun belum memperhitungkan kompleksitas tahapan penanganan bencana. Sebab, pembangunan kembali wilayah terdampak membutuhkan perencanaan, penganggaran, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik secara terukur.

Selain itu, percepatan pembangunan juga harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, material konstruksi, metode pengerjaan, serta kondisi geografis wilayah terdampak. Keterbatasan pada sejumlah aspek tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan kecepatan pelaksanaan proyek.

“Kalau dikerjakan satu tahun kita akan terbatas personel, kita akan terbatas material, kita akan terbatas oleh metodologi dan banyak terbatas,” kata Safrizal.

Pemerintah berharap pelaksanaan program selama tiga tahun tersebut mampu memastikan pemulihan Aceh berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan dukungan anggaran Rp 58,973 triliun, seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai pada Desember 2028, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Exit mobile version