Wagub Aceh Hadiri Sinergi Ekonomi Kerakyatan, Dorong Pemberdayaan UMKM dan BUMDes Dukung MBG Pascabencana
ACEHANTARA.COM | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pascabencana di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik desa (BUMDes).
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh memiliki ketangguhan sosial yang kuat dalam menghadapi bencana. Semangat gotong royong, kata dia, menjadi fondasi penting untuk mendorong kebangkitan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga ekonomi masyarakat. Karena itu, pemulihan pascabencana harus diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat hingga ke tingkat gampong.
Menurutnya, Program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Di sisi lain, program ini juga dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika melibatkan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok pangan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program ini harus memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Fadhlullah.
Ia menekankan perlunya langkah konkret, mulai dari penguatan basis data dan pemetaan potensi UMKM, koperasi, dan BUMDes, hingga integrasi rantai pasok pangan lokal berbasis digital. Selain itu, akses permodalan juga harus diperluas melalui perbankan daerah dan lembaga pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau.
Pendampingan kepada pelaku usaha, lanjutnya, juga perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek manajemen, peningkatan kualitas produk, serta pemenuhan standar dan sertifikasi keamanan pangan. Hal ini penting agar produk lokal mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program MBG di Aceh. Sejumlah pemangku kepentingan hadir, mulai dari unsur pemerintah, lembaga, hingga pelaku usaha, guna memperkuat sinergi pelaksanaan program.
Turut hadir Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana, Kepala Perwakilan BGN Regional Aceh Mustafa Kamal, serta Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali.
Melalui kolaborasi yang kuat, pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh gampong. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong promosi produk lokal serta memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Aceh.
