Kota Banda Aceh Siap Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Dorong Digitalisasi Pembayaran

Acehantara.com | Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Aceh memperkuat langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Auditorium Teuku Umar, Kantor BI Aceh, Rabu (26/2/2026).

Rapat yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, itu dihadiri unsur Forkopimda dan mitra strategis. Forum menyepakati penguatan strategi menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai, khususnya melalui QRIS.

Pengendalian inflasi ditempuh dengan pendekatan 4K. Pertama, menjaga keterjangkauan harga melalui optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), termasuk pengawasan harga dan stok menjelang HBKN. Kedua, menjamin ketersediaan pasokan lewat kerja sama antar daerah (KAD), pemantauan distribusi, serta peningkatan produksi pangan, antara lain melalui urban farming seperti penanaman cabai di pekarangan.

Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP) yang terukur dan tepat sasaran dengan melibatkan pelaku usaha. Keempat, memperkuat komunikasi efektif melalui literasi belanja bijak, kampanye konsumsi produk beku dan olahan melalui program Dapur Cerdas Inflasi, serta pemanfaatan dashboard Early Warning System (EWS) inflasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kepala Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, menyatakan operasi pasar dan fasilitasi distribusi terbukti menahan laju inflasi. Ia mengimbau masyarakat menerapkan pola belanja bijak: membeli sesuai kebutuhan tanpa menimbun, memilih produk lokal serta alternatif seperti ikan dan daging beku yang lebih stabil harganya, tidak boros pangan, serta mengutamakan pembayaran digital menggunakan QRIS.

Dari sisi digitalisasi, TP2DD Banda Aceh berkomitmen memperluas pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi melalui QRIS terus dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memudahkan layanan publik.

Illiza menegaskan, penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi mendukung tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Digitalisasi menjadi bagian dari upaya menjadikan Banda Aceh sebagai kota modern dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai menjelang Idul Fitri, BI Aceh menggelar program SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) 2026 pada 23–26 Februari dan 2–13 Maret 2026. Layanan penukaran uang pecahan kecil tersedia di sejumlah lokasi dan 15 loket perbankan di Aceh, dengan pemusatan layanan pada 9–13 Maret 2026 di Taman Seni dan Budaya Aceh.

Agus menjelaskan, masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran secara digital melalui laman PINTAR yang dikelola BI guna memastikan layanan tertib dan terjadwal. BI juga mengingatkan masyarakat menukar uang melalui jalur resmi untuk menghindari risiko uang palsu atau penipuan tanpa biaya tambahan.

Pemerintah Kota Banda Aceh dan BI Aceh mengajak masyarakat berperan aktif menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan Idul Fitri dengan berbelanja secara bijak serta memanfaatkan pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari.