H.T. Ibrahim Sambut Kedatangan Pimpinan MPR RI dan Mendagri di Bandara SIM
Acehantara.com | Banda Aceh — Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, H.T. Ibrahim, S.T., M.M., bersama jajaran Pimpinan Partai Demokrat Aceh dan unsur Pemerintah Aceh, menyambut kedatangan Pimpinan MPR RI, Ahmad Muzani dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian beserta rombongan di VIP Room Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Banda Aceh, Selasa (10/2/2026) pukul 09.00 WIB.
Penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, S.E., Sekretaris Daerah Aceh, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta beberapa anggota DPR RI lainnya.
Kedatangan Pimpinan MPR RI dan Mendagri merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Aceh, yang meliputi peninjauan dampak bencana, penyerahan bantuan bagi masyarakat terdampak, serta pertemuan koordinasi strategis dengan Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan lanjutan di Kantor Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh menyampaikan usulan strategis terkait pengalihan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini diajukan seiring meningkatnya beban fiskal daerah akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, menyampaikan langsung permohonan tersebut dalam rapat bersama Pimpinan MPR RI dan Mendagri.
“Dampak bencana ini cukup besar bagi keuangan daerah. Selama ini sekitar 500 ribu jiwa peserta BPJS di Aceh ditanggung melalui APBA. Berdasarkan regulasi, daerah yang terdampak bencana dapat mengusulkan agar pembiayaan tersebut dialihkan ke APBN,” ujar Fadlullah.
Menanggapi hal tersebut, H.T. Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan Pemerintah Aceh di tingkat nasional. Sebagai Anggota DPR RI Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan pemerintahan, ia menyatakan siap berperan sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, permintaan Pemerintah Aceh cukup rasional dan sejalan dengan prinsip keadilan fiskal bagi daerah terdampak bencana.
“Saya akan berkolaborasi dengan Pimpinan MPR RI, Kementerian Dalam Negeri, serta mitra kerja di DPR untuk memastikan usulan ini mendapat perhatian serius. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat Aceh untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkelanjutan,” tegas H.T. Ibrahim.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Sebagai perwakilan rakyat Aceh di Senayan, saya berkomitmen mengawal setiap aspirasi daerah, terutama yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Aceh dan DPR RI sangat diperlukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Kunjungan Pimpinan MPR RI dan Mendagri ke Aceh diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat Aceh.
