Ketua TP-PKK Aceh Dampingi Mendagri Tinjau Gudang Bulog Lhokseumawe: Pastikan Bantuan Segera Disalurkan
Acehantara.com | Lhokseumawe — Ketua TP-PKK Aceh, Marlina Muzakir, bersama Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, meninjau langsung kesiapan pasokan pangan di Gudang Bulog Kantor Cabang Lhokseumawe, Minggu (30/11/2026). Plt Kadinsos Aceh turut hadir mendampingi Ketua TP-PKK Aceh dalam kunjungan tersebut.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan stok beras dan bantuan sosial siap didistribusikan dengan cepat ke daerah-daerah terdampak banjir yang hingga kini banyak masih terisolasi.
Ketua TP-PKK Aceh Marlina Muzakir menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan mengingat kondisi masyarakat di lapangan semakin kritis.
“Distribusi stok pangan harus segera dilakukan, karena masyarakat di banyak titik mengalami krisis pangan. Kader PKK di seluruh Aceh akan kami gerakkan untuk memperkuat dukungan dapur umum dan distribusi bantuan,” tegasnya.
Marlina menjelaskan bahwa situasi darurat memerlukan mobilisasi lintas sektor, mengingat akses darat masih terhambat. Jalur udara dan laut menjadi alternatif utama untuk menjangkau wilayah yang terputus.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah daerah dan Bulog dalam mendukung percepatan penanganan bencana.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BNPB, TNI AU, dan Bulog untuk memastikan distribusi logistik berjalan tanpa hambatan. Pengiriman melalui udara menjadi opsi tercepat untuk daerah yang tidak dapat ditembus jalur darat,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga memastikan ketersediaan cadangan beras Bulog mencukupi untuk kebutuhan beberapa pekan ke depan.
“Stok beras aman. Pemerintah daerah dapat segera mengajukan permintaan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Mendagri menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat.
“Masyarakat sudah sangat membutuhkan. Jangan sampai proses distribusi terhambat. Kecepatan dan ketepatan bantuan menjadi kunci,” tutup Mendagri.
