Cut Abang Minta Kritik Kebijakan Pemerintah Aceh Disampaikan Konstruktif, Jangan Ciptakan Kegaduhan

Ketua Jubir Darat Aceh, Musliadi (Cut Abang)

ACEHANTARA.com | BANDA ACEH – Ketua Jubir Darat Aceh, Musliadi yang akrab disapa Cut Abang, menanggapi kritik Sri Radjasa Chandra terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh). Ia menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan secara bijak, objektif, dan konstruktif agar tidak berkembang menjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Cut Abang, Aceh saat ini masih menghadapi pekerjaan besar dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi 2025. Banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah telah meninggalkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, perhatian dan energi seluruh elemen masyarakat sebaiknya diarahkan untuk membantu pemulihan, memperkuat solidaritas, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana, kita membutuhkan suasana yang sejuk, persatuan, dan semangat gotong royong. Kritik tentu boleh, tetapi jangan sampai pernyataan yang tidak disertai ruang dialog dan argumentasi yang utuh justru menciptakan kegaduhan baru di tengah masyarakat,” kata Cut Abang.

Ia menilai, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah membutuhkan tanggung jawab moral dan intelektual. Apalagi jika menyangkut tudingan serius mengenai pengelolaan anggaran, penempatan pejabat, hingga dugaan nepotisme. Menurutnya, setiap tudingan harus didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar membangun persepsi negatif di ruang publik.

Cut Abang menegaskan, Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah merupakan pemimpin seluruh masyarakat Aceh, bukan hanya kelompok yang memberikan suara kepada mereka dalam Pilkada 2024. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan, melayani masyarakat, serta memperjuangkan pembangunan Aceh tanpa membedakan latar belakang politik.

“Pemilihan gubernur sudah selesai. Kontestasi politik Pilkada 2024 telah menjadi bagian dari sejarah demokrasi Aceh. Sekarang bukan lagi waktunya mempertajam perbedaan antara pendukung yang menang dan yang belum berkesempatan menang. Semua pihak harus kembali bersatu untuk kepentingan Aceh,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pasangan calon lain agar turut mengambil bagian dalam mendukung pembangunan. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja bersama membangun daerah.

Menurut Cut Abang, pembangunan Aceh membutuhkan kontribusi semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, mantan pejabat, kalangan profesional, dan seluruh elemen politik. Pemerintah tentu membutuhkan masukan dan pengawasan publik, tetapi keduanya harus diarahkan untuk menghasilkan solusi, bukan memperlebar perpecahan.

Ia mengingatkan bahwa Aceh masih memiliki banyak pekerjaan rumah, mulai dari pemulihan korban bencana, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Seluruh persoalan tersebut membutuhkan kerja nyata, kolaborasi, dan dukungan berbagai pihak.

“Kalau memang memiliki gagasan dan data mengenai kekurangan pemerintah, sampaikan melalui ruang yang tepat. Berikan solusi, buka ruang dialog, dan ikut mengawal perbaikannya. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana justru disuguhi pertentangan elite yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka,” tegasnya.

Cut Abang berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Mualem–Dek Fadh untuk bekerja sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Aceh tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah Aceh yang bersatu, bukan Aceh yang terus gaduh. Mari kita letakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik dan pribadi. Pemerintah harus terus bekerja, masyarakat harus ikut mendukung, dan siapa pun yang memiliki kritik hendaknya hadir membawa solusi untuk masa depan Aceh,” tutup Cut Abang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *