Asnawi Dilantik Jadi Kadis PUPR Aceh, Kembali Jabat Eselon II Setelah Tiga Bulan

Asnawi ST MSM (kanan) dilantik sebagai Kadis PUPR Aceh oleh Pj Sekda Aceh Taufik ST MSi di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin sore (16/11/2026). (Foto: Ist)

ACEHANTARA.com | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali mempercayakan jabatan strategis kepada Asnawi, ST, MSM. Setelah sekitar tiga bulan tidak menduduki jabatan eselon II, Asnawi kini resmi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Pelantikan Asnawi berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin sore, 16 November 2026. Pelantikan dilakukan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si., atas nama Gubernur Aceh.

Asnawi menggantikan Ir. Mawardi yang memasuki masa purna tugas pada Oktober 2026. Penunjukan tersebut menempatkannya kembali pada salah satu posisi penting dalam struktur Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Asnawi menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Ia dilantik Gubernur Muzakir Manaf pada 28 Februari 2026, tetapi diberhentikan dari jabatan tersebut pada 11 Agustus 2026 setelah sekitar enam bulan menjabat.

Setelah pemberhentian itu, posisi Kepala Dinas ESDM Aceh diisi Ir. Irwansyah, ST, MT, sebagai pelaksana tugas. Kini, Asnawi kembali mendapat kepercayaan memimpin perangkat daerah dengan tanggung jawab besar terhadap pembangunan infrastruktur Aceh.

Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan Taufik, Asnawi diminta segera bekerja dengan memprioritaskan pemulihan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Gubernur menegaskan, Dinas PUPR memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Tanggung jawabnya mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang.

“Pastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Prioritaskan penanganan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang mengalami gangguan akses, agar konektivitas antarwilayah dan roda kehidupan masyarakat dapat segera pulih,” demikian pesan Gubernur.

Untuk mempercepat pemulihan, Kepala Dinas PUPR Aceh juga diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur turut mengingatkan pentingnya membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana. Pengalaman banjir dan longsor harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan, terutama dengan memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana.

Selain pembangunan fisik, Asnawi diminta segera melakukan konsolidasi internal. Ia diharapkan membangun tim kerja yang solid, menempatkan aparatur sesuai kompetensi, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai.

Percepatan realisasi anggaran juga menjadi perhatian Gubernur. Pengendalian program, proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan pekerjaan konstruksi harus diperkuat untuk menghindari penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.

Namun, percepatan serapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan. Gubernur menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh program Dinas PUPR Aceh diharapkan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas.

Gubernur berharap Asnawi segera mengambil langkah konkret dalam menjalankan amanah tersebut, terutama mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Aceh.

Pelantikan tersebut turut dihadiri para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dengan jabatan barunya, Asnawi kini menghadapi tantangan besar dalam memastikan pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana berjalan optimal. Kinerja Dinas PUPR Aceh akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *