Kemensos–Pemerintah Aceh Perkuat Sinergi Penanganan Bencana, Enam Truk Logistik Disiapkan Hingga Akhir Tahun

Acehantara.com | Jakarta, 29 Oktober 2025 – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Aceh dalam upaya mempercepat penanganan bencana serta memperkuat cadangan logistik daerah. Sebagai langkah konkret, Kemensos menyiapkan enam truk kontainer logistik kemanusiaan yang akan dikirim secara bertahap ke Aceh hingga akhir tahun 2025.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh bernomor 400.9.10/5622/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, yang memohon dukungan logistik tambahan menyusul menipisnya stok bantuan di gudang provinsi. Dalam beberapa pekan terakhir, Dinas Sosial Aceh terus menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor, terutama di kawasan tengah dan barat selatan Aceh.

Direktur Jaminan Sosial Kemensos RI, Faisal, S.ST., M.Si, didampingi Fitriadi, S.ST., M.AP, Pokja TKLB Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit. PSKBA), menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menindaklanjuti permintaan tersebut dengan langkah cepat dan terukur.

“Kemensos RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial agar bantuan yang dikirim tepat kebutuhan. Enam truk kontainer logistik akan dikirim secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2025 untuk memperkuat stok tanggap darurat di Aceh,” ujar Faisal di Jakarta.

Ia menambahkan, penguatan stok logistik di daerah rawan bencana seperti Aceh merupakan bagian dari strategi nasional membangun sistem perlindungan sosial adaptif, yang menempatkan kecepatan dan ketepatan sebagai kunci utama dalam setiap respons bencana.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE, MM, yang memimpin koordinasi langsung dengan jajaran Kemensos di Jakarta, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem).

“Bapak Gubernur Aceh menegaskan agar seluruh perangkat daerah tidak bersikap pasif, tetapi aktif menjemput bantuan ke kementerian dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Ini yang kami jalankan,” tutur Chaidir.

Dalam kunjungan tersebut, Chaidir didampingi oleh Yanyan Rahmat, A.KS., M.Si, Sub Koordinator PSKBA Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Safwan, S.Ag., MM, Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Aceh.

Chaidir mengapresiasi respons cepat dan dukungan besar dari Kemensos RI yang selama ini konsisten membantu daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

“Bantuan logistik ini menjadi penguat penting bagi kesiapan Aceh menghadapi potensi bencana di penghujung tahun, terutama mengingat curah hujan tinggi dan potensi banjir yang meningkat di berbagai wilayah,” ujarnya.

Bantuan logistik yang akan dikirim mencakup berbagai kebutuhan pokok tanggap darurat, antara lain beras, makanan siap saji, lauk pauk, makanan anak, kasur, tenda gulung, tenda serbaguna, selimut, sandang, family kit, kids ware, peralatan dapur, velbed, penjernih air, perahu fiber, mesin perahu, tangki air, dan pelampung.

Seluruh bantuan ini akan disimpan di Gudang Logistik Dinas Sosial Aceh sebagai stok siaga dan siap disalurkan ke kabupaten/kota apabila terjadi bencana.

Kolaborasi antara Kemensos RI dan Pemerintah Aceh menjadi wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Model kerja sama ini juga memperkuat prinsip “Satu Data, Satu Komando, Satu Arah Penanganan Bencana” yang menjadi arah kebijakan nasional di bawah Kementerian Sosial.

“Kemensos RI berkomitmen terus memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan kesiapsiagaan daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi seperti Aceh. Sinergi seperti ini penting untuk memastikan bahwa setiap bantuan hadir tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran,” tegas Faisal.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial, Pemerintah Aceh menegaskan kesiapan menghadapi potensi bencana di penghujung tahun, sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga adalah kunci utama dalam mewujudkan perlindungan sosial yang tangguh, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.