BREAKING NEWS: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden ke MPR

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis, 12 November 2026.

ACEHANTARA.COM | JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis, 12 November 2026. Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurut dia, Gibran datang untuk menyampaikan langsung maksud pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya, yakni menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.

Muzani mengatakan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri tersebut. Rapat itu sekaligus menentukan langkah konstitusional yang harus ditempuh lembaga tersebut.

Ia menjelaskan, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah mengungkapkan rencana kedatangan Gibran ke MPR pada Kamis siang. Informasi itu disampaikan saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Kepolisian di Gedung DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman sempat menyebut agenda Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. “Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Sementara itu, sejumlah pimpinan MPR telah berdatangan ke Kompleks Parlemen sejak Kamis pagi. Mereka di antaranya Rusdy Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, dan Kahar Muzakir.

Penyerahan surat tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Namun, proses pemberhentian Gibran masih harus melalui mekanisme konstitusional dan keputusan lembaga negara yang berwenang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *