Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027
BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan tersebut menjadi langkah antisipasi Pemerintah Aceh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seiring perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan mendatang.
Kebijakan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi ancaman bencana yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Aceh selama musim hujan. Penetapan status siaga darurat tersebut juga merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, Pemerintah Aceh turut mempertimbangkan surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui kebijakan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Salah satu instruksi utama ialah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten dan kota di Aceh selama 24 jam. Setiap perkembangan situasi dan kejadian bencana di daerah diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.
Gubernur juga meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian dan lembaga, serta seluruh unsur terkait terus diperkuat.
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terarah, dan tidak terkendala di lapangan. Selain pemantauan, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan, terutama ketika bencana terjadi secara tiba-tiba.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) diminta memastikan kesiapan personel dan peralatan pendukung penanggulangan bencana.
Dinas Sosial Aceh juga diinstruksikan menyiagakan personel serta peralatan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Instruksi serupa diberikan kepada Dinas Kesehatan agar kesiapan pelayanan kesehatan dan dukungan medis dapat segera dimobilisasi apabila diperlukan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan juga diminta memastikan kesiapan peralatan dan sarana pendukung.
Seluruh peralatan tersebut harus dapat segera dikerahkan ke lokasi bencana sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pemerintah Aceh berharap penetapan status siaga darurat ini dapat meningkatkan kewaspadaan seluruh unsur pemerintahan serta memperkuat kesiapan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Dengan masa siaga hingga 31 Januari 2027, pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi risiko bencana dan memastikan penanganan darurat berlangsung cepat, terkoordinasi, serta tepat sasaran. []
