Breaking News! Mahasiswa USK Desak Kejelasan Rehab-Rekon Aceh, Tuntut Hak Korban Dipenuhi
ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Lebih dari seratus mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 10 September 2026. Mereka mendesak Pemerintah Aceh memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang dinilai berjalan lamban dan belum menyentuh seluruh kebutuhan korban.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan realisasi program rehab-rekon yang mereka nilai belum maksimal. Mereka menuntut pemerintah tidak sekadar menjalankan program secara simbolis, tetapi memastikan proses pemulihan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.
Mahasiswa juga menyerukan agar hak-hak korban bencana dipenuhi secara menyeluruh. Menurut mereka, masyarakat yang terdampak membutuhkan kepastian mengenai proses pemulihan, bantuan, pembangunan kembali fasilitas maupun kebutuhan dasar lainnya yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk yang berisi kritik terhadap pelaksanaan rehab-rekon Aceh. Mereka menyoroti lambannya realisasi di lapangan dan meminta Pemerintah Aceh membuka informasi secara jelas mengenai tahapan, target, serta progres program tersebut.
Hingga Kamis sore, massa aksi masih bertahan di depan halaman Kantor Gubernur Aceh. Aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar dan pintu gerbang. Sejumlah perlengkapan pengamanan, termasuk kendaraan water cannon dan pagar pengamanan, disiagakan untuk mengantisipasi situasi selama demonstrasi berlangsung.
Massa mahasiswa dipersilahkan masuk ke halaman Kantor Gubernur Aceh dan disambut baik oleh Plt. Sekda Aceh, Taufik beserta puluhan SKPA menyambut masa demonstrasi dan mendengarkan orasi dan tuntutan para mahasiswa.
Kondisi itu menyebabkan arus lalu lintas di jalan utama di depan kantor gubernur tersendat dan menimbulkan kemacetan.
Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan mereka berangkat dari kebutuhan masyarakat terdampak bencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada wacana maupun kegiatan seremonial. Mereka meminta pemerintah memastikan pemulihan berjalan nyata, transparan, tepat sasaran, dan memenuhi hak-hak korban.
