ACEHANTARA.COM | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta percepatan penanganan terhadap 16.276 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh. Untuk itu, Pemerintah Aceh akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Arahan tersebut disampaikan Mualem kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr. Azanuddin Kurnia, saat menerima laporan perkembangan sektor pertanian dan perkebunan Aceh di Banda Aceh, Rabu, 2 September 2026.
“Kerahkan seluruh sumber daya yang ada dan bangun kolaborasi dengan semua pihak, terutama dinas kabupaten/kota, TNI, serta kelompok tani,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Nurlis, Gubernur juga meminta Distanbun Aceh memperkuat komunikasi dengan Kementerian Pertanian yang selama ini memfasilitasi berbagai program pembangunan sektor pertanian di Aceh. Mualem berharap seluruh program yang telah dialokasikan pemerintah pusat untuk Aceh pada 2026 dapat diselesaikan sesuai target.
“Pak Gubernur mengingatkan agar seluruh kegiatan yang difasilitasi Kementan dilaksanakan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani,” ujar Nurlis.
Terkait kerusakan sawah berat yang hingga kini belum tertangani, Mualem menginstruksikan agar seluruh rencana pemulihan yang telah disusun Distanbun Aceh tetap dilanjutkan. Pemerintah Aceh juga akan segera menyurati Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN guna mempercepat proses penanganan di lapangan.
Kepada Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh meminta dukungan kajian cepat mengenai kebutuhan biaya rehabilitasi per hektare. Kajian tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan survei investigasi desain (SID) sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Aceh meminta bantuan identifikasi dan pemetaan batas lahan sawah yang rusak berat. Pasalnya, banyak batas bidang sawah yang hilang atau tidak lagi terlihat akibat dampak bencana.
Selain penanganan lahan, Mualem juga menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah disalurkan Kementerian Pertanian kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, alsintan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.
“Jangan hanya menjadi pajangan. Manfaatkan secara maksimal untuk membantu pekerjaan petani dan meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Nurlis mengutip arahan Gubernur.
Mualem juga meminta agar bantuan benih dan bibit berbagai komoditas, seperti padi, jagung, kopi, kakao, kelapa, dan karet, yang saat ini sedang berproses dapat dimanfaatkan sebaik mungkin guna mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.
Sebelumnya, Plt Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan bahwa hingga 1 September 2026 realisasi anggaran sektor pertanian dan perkebunan telah mencapai sekitar 53 persen. Ia optimistis penanganan sekitar 40.852 hektare sawah dengan kategori rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan tahun ini, termasuk berbagai kegiatan pendukung lainnya.
“Kami meminta dinas pertanian kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan agar seluruh target pemulihan dapat tercapai,” kata Azanuddin.
Terkait kegiatan yang langsung ditangani Kementerian Pertanian, Azanuddin juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan proses calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar segera menuntaskannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk penanganan sawah rusak berat, Distanbun Aceh sebelumnya telah mengusulkan sejumlah strategi pemulihan, antara lain pemanfaatan endapan lumpur sebagai material galian untuk berbagai proyek pembangunan, penanaman komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan, pemanfaatan material sedimentasi sebagai bahan baku industri bata, serta rehabilitasi lahan guna mengembalikan fungsi sawah seperti sebelum bencana terjadi.